Poin Penting:
- Feodalisme masih meninggalkan pengaruh kuat dalam budaya, hubungan sosial, dan ekonomi masyarakat Jawa Timur meski sistem pemerintahannya telah berakhir
- Wilayah Mataraman seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Madiun, hingga Pacitan dinilai lebih kuat mempertahankan tradisi feodal dibanding kawasan pesisir
- Warisan feodalisme tampak dalam budaya ewuh pakewuh, hubungan patron-klien, nepotisme, hingga dominasi elite dalam penguasaan aset dan akses ekonomi
Bacaini.ID, KEDIRI – Feodalisme merupakan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang menempatkan kekuasaan dan kepemilikan sumber daya pada segelintir elite, sementara masyarakat di bawahnya terikat hubungan patron-klien. Praktik feodalisme di Jawa, termasuk di Jawa Timur telah melahirkan sebutan londo ireng, londo godong, gedibal, jongos, kepada mereka yang memilih menjadi antek kompeni Belanda maupun priyayi.
BACA JUGA: Asal-usul Gus, Gelar “Feodal” yang Dimulai Era Mataram Islam
Di Jawa Timur, pengaruh feodalisme datang dari tradisi kerajaan. Terutama di wilayah Mataraman, praktiknya lebih kental ketimbang di masyarakat pesisir Utara atau Tapal Kuda, dan itu masih berlaku hingga kini. Birokrasi kolonial Belanda diketahui sengaja mempertahankan struktur priyayi dan bupati sebagai elite lokal, dan mereka yang berada di kelas sosial tersebut menikmatinya.
Berikut beberapa peninggalan feodalisme yang masih dapat ditemukan dalam aspek budaya, sosial, dan ekonomi di Jawa Timur.
Warisan Feodalisme di Bidang Budaya
Budaya sungkan terhadap atasan meski atasan melakukan kesalahan merupakan warisan feodalisme yang hingga kini masih dipertahankan, terutama di lingkungan birokrasi pemerintahan.
BACA JUGA: Unggah-ungguh Bahasa, “Operasi Kebudayaan” Mataram Islam Untuk Mempertahankan Kekuasaan
Kemudian penggunaan bahasa bertingkat (ngoko, krama, krama inggil) sebagai penanda status sosial, terutama di wilayah Mataraman seperti Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan.
Penghormatan berlebihan kepada pejabat melalui penyambutan, ritual, atau perlakuan istimewa. Juga budaya “ewuh pakewuh”, yaitu enggan mengkritik orang yang lebih tua atau memiliki jabatan juga bentuk feodalisme.
Termasuk juga dengan penghargaan berlebih pada simbol status sosial, seperti gelar kebangsawanan, jabatan, atau kedekatan dengan elite.
Warisan Feodalisme di Bidang Sosial
Hubungan patron-klien, misalnya masyarakat menggantungkan akses pekerjaan, bantuan, atau proyek kepada tokoh politik atau pejabat adalah warisan feodalisme.
BACA JUGA: Profil Suryopranoto, Darah Biru yang Istiqomah Menggasak Feodalisme
Kemudian budaya paternalistik, yaitu pemimpin dipandang sebagai “bapak” yang harus ditaati, termasuk segala perintahnya harus dipatuhi dan juga pengambilan keputusan yang top-down, di mana aspirasi masyarakat sering mengikuti keputusan elite desa atau daerah.
Nepotisme dan politik kekerabatan, terutama dalam organisasi sosial maupun politik lokal juga warisan feodalisme, termasuk sikap masyarakat yang cenderung enggan mengoreksi pemimpin karena dianggap tidak sopan.
Warisan Feodalisme di Bidang Ekonomi
Penguasaan aset oleh kelompok elite, seperti kepemilikan tanah yang terkonsentrasi pada segelintir orang di beberapa wilayah adalah praktik feodalisme dan masih berlaku hingga kini.
BACA JUGA: Ketika Kaum Tani di Indonesia Melawan Tuan Tanah dan Feodalisme
Kemudian juga ketergantungan petani terhadap pemilik modal atau tengkulak, sehingga posisi tawar petani rendah dan adanya praktik distribusi proyek berdasarkan kedekatan, bukan semata kompetensi.
Hubungan kerja yang paternalistik, di mana loyalitas kepada pemilik usaha lebih diutamakan daripada sistem profesional juga merupakan warisan feodalisme, termasuk akses ekonomi melalui jaringan kekuasaan, misalnya memperoleh izin atau proyek karena hubungan personal.
Seperti diketahui, sebagai sistem pemerintahan, feodalisme sudah tidak berlaku di Indonesia karena negara menganut sistem demokrasi berdasarkan konstitusi. Namun, nilai-nilai feodal masih dapat bertahan dalam bentuk budaya organisasi dan hubungan sosial.
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Solichan Arif
BACA JUGA: Kudatuli 27 Juli 1996: Daftar Petinggi Militer Orde Baru Saat Kerusuhan dan artikel lainnya di rubrik BACA
