Bacaini.ID, KEDIRI — Kudatuli merupakan akronim dari tragedi kemanusiaan Kerusuhan 27 Juli 1996. Secara politik telah melambungkan nama Megawati Soekarnoputri dan melahirkan PDI Perjuangan (PDIP), yang pada peristiwa Sabtu kelabu tersebut menjadi korban penyerbuan kantor pusat PDI oleh orang-orang yang digerakkan perintah otoritas militer rezim Orde Baru.
BACA JUGA: Mengenang Kudatuli dan Eks PRD yang Kini Jadi Pembantu Presiden Prabowo
Sejumlah nama pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) juga terkerek tinggi-tinggi. Budiman Sudjatmiko. Nezar Patria. Faisol Reza. Dita Indah Sari. Mugiyanto. Andi Arief. Wiji Thukul. Sebelum tertangkap, mereka dikejar-kejar, diburu, diculik, dan Wiji Thukul menjadi salah satu dari belasan aktivis korban penculikan yang sampai kini tidak jelas nasibnya.
Partai berazaskan Sosial Demokrasi Kerakyatan (Sosdemkra) yang pada 22 Juli 1996 baru dideklarasikan tersebut dituduh rezim Orde Baru sebagai neo komunis atau neo PKI yang selayaknya diberangus. Dituduh sebagai dalang kerusuhan Kudatuli yang telah menelan lima korban jiwa, 149 orang terluka, 136 orang ditahan dan kerusakan fasilitas umum secara luas.
Berikut daftar nama petinggi militer rezim Orde Baru saat tragedi kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli meletus.
Jenderal Feisal Tanjung, Panglima ABRI Saat Kudatuli
Saat tragedi Kudatuli meletus, Feisal yang bernama lengkap Feisal Edno Tanjung menjabat sebagai Panglima ABRI (Sekarang TNI). Lahir di Tapanuli 17 Juni 1939, Feisal Tanjung merupakan alumni Akademi Militer Nasional 1961 yang kenyang akan pengalaman pendidikan militer dan medan pertempuran.
Operasi Trikora (1963), Operasi Dwikora (1965), Operasi G30SPKI (1965), dan Operasi Seroja Timor Timur (1967), menjadi bagian dari deretan panjang portofolio pengalaman tempurnya. Sebelum menjadi Panglima ABRI (1993-1998), Feisal Tanjung pernah menjabat Kepala Staf Umum ABRI (1992-1993). Selama empat tahun menjabat Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (1988-1992).
BACA JUGA: 27 Juli Peristiwa Kudatuli: Mengenang Kekompakan Gus Dur-Megawati
Feisal Tanjung menolak anggapan kerusuhan 27 Juli disulut oleh kelompok Soerjadi, dan menyebut ada pihak yang menunggangi. Mimbar demokrasi yang digelar oleh para aktvis pendukung Megawati dikatakannya sebagai ‘lagu lama PKI’. Presiden Soeharto sendiri menyebut ada ‘setan gundul’ yang memperalat PDI.
Sukses menjalankan ‘operasi’ Kudatuli, Jenderal Faisal Tanjung diangkat oleh Soeharto menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, meski hanya berjalan empat bulan (14 Maret 1998-21 Mei 1998) karena Presiden Soeharto lengser oleh aksi Reformasi.
Jenderal Feisal Tanjung wafat pada 18 Februari 2013 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta.
Jenderal R. Hartono, KSAD di Era Kerusuhan 27 Juli
Menjabat KSAD (1995-1997) saat Kudatuli meletus, R. Hartono dikenal sebagai salah satu petinggi militer yang paling getol membawa ABRI ke dalam Golkar. Lahir 10 Juni 1941 di Pamekasan Madura, lulusan Akmil 1962 tersebut juga pernah menjabat Gubernur Lemhanas (1993-1994) dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1998.
Jenderal Hartono berada satu kubu dengan Feisal Tanjung di faksi ‘tentara hijau’, yakni para perwira yang dekat dengan ICMI dan organisasi Islam lain. Rivalnya adalah kelompok ‘tentara merah’ atau nasionalis yang merujuk pada faksi Jenderal Benny Moerdani.
Ucapan Hartono ‘bersedia menjadi antek Soeharto’ pada pemilu 2004 sempat menggemparkan publik. Pada saat itu ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), partai yang didirikannya bersama Mbak Tutut, putri Soeharto.
Mayjen Syarwan Hamid dan Tuduhan terhadap PRD
Lahir 10 November 1943 di Siak, Syarwan Hamid menjabat Kasospol ABRI (1996-1997) saat tragedi Kudatuli meletus. Tokoh Pelajar Islam Indonesia (PII) sejak muda itu kemudian menjabat Menteri Dalam Negeri (1998-1999) dan Wakil Ketua MPR hasil Pemilu 1997 (1997-1998).
Syarwan Hamid menuding bentrokan di kantor DPP PDI didalangi oleh para aktivis PRD. Budiman Sudjatmiko dan kawan-kawannya akibatnya kemudian dikejar, diburu dan ditangkap. Beberapa di antaranya menjadi korban penculikan. PRD sejak awal dideklarasikan terang-terangan memperlihatkan sikap melawan rezim Orde Baru. Menyerukan pencabutan 5 Paket UU politik dan Dwi Fungsi ABRI.
Syarwan Hamid melengkapi tudingannya dengan mengatakan PRD punya kemiripan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada September 1996 PRD dinyatakan oleh pemerintah sebagai partai terlarang dan dibubarkan
Alumni Akmil 1966 yang kemudian fokus menjadi politisi Golkar dan kemudian meloncat ke Perindo (2015) sebagai Ketua Dewan Penasihat namun tidak lama tersebut, tutup usia pada 25 Maret 2021 di Cimahi Jawa Barat.
Mayjen Sutiyoso, Pangdam Jaya Saat Kudatuli
Kalau Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Feisal Tanjung, KSAD Jenderal R. Hartono dan Kasospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid, Pangdam Jaya (1996-1997) saat tragedi kemanusiaan Kudatuli meletus dijabat oleh Mayjen Sutiyoso.
Namun pasca Kudatuli, Bang Yos begitu sapaan akrabnya, menjadi Gubernur DKI Jakarta (1997-2007) yang ironisnya didukung oleh PDIP. Kelahiran Semarang 6 Desember 1944 yang aktif dalam Operasi Seroja dan Aceh itu bahkan diangkat menjadi Kepala BIN (2015-2016).
Selepas dari jabatan militer Bang Yos memilih aktif di jalur politik. Tercatat pernah menjabat Ketua Umum PKPI (2010-2015) dan kemudian berpindah ke Partai Nasdem, sebagai anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem sejak tahun 2021.
Sejarah Indonesia juga mencatat, pada saat Megawati Soekarnoputri berkuasa (2001-2004) tidak ada upaya politik dari pemerintahannya untuk mengusut tuntas kasus Kudatuli. Mengutip ungkapan George Santayana, penulis Spanyol, bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah ditakdirkan akan mengulanginya.
Penulis: Solichan Arif
BACA JUGA: Perbandingan Kekuatan TNI dan Polri 2026, Jumlah Personel Siapa yang Terbanyak? dan artikel lainnya di rubrik REKAM JEJAK
