Dulu, kalau warga Kota Kediri sedang kesal kepada pemerintah, tempat pelampiasannya tidak jauh-jauh dari warung kopi.
Keluhannya biasanya sederhana. Tentang jalan yang rusak, pelayanan yang ribet, proyek yang tak kunjung selesai, sampai janji politik yang perlahan menghilang bersama spanduk kampanye. Setelah kopi habis, obrolan pun selesai.
Sekarang, ceritanya berbeda. Warga Kota Kediri tampaknya mulai menemukan tempat baru untuk marah, yakni media sosial.
Beberapa bulan terakhir, lini masa warga Kediri semakin ramai dengan berbagai kritik terhadap Pemerintah Kota Kediri. Mulai dari janji pembangunan Alun-Alun Kota Kediri yang belum juga tuntas, kontroversi penamaan taman publik menjadi Taman Prameswati, isu pembangunan jalan tol yang disebut-sebut mengalami hambatan, hingga yang terbaru dugaan persoalan korupsi pembangunan sebuah gedung sekolah.
Kritik datang dari mana-mana. Akun-akun media sosial bermunculan. Postingan dibagikan. Video dipotong. Narasi dibuat. Komentar berdatangan.
Dan yang menarik, publik tampaknya tidak hanya menjadi penonton. Mereka ikut menyimak. Ikut berkomentar. Ikut menyebarkan. Bahkan, kadang-kadang ikut menambahkan cerita versi mereka sendiri.
Salah satu persoalan klasik dalam politik adalah janji. Saat kampanye, janji terdengar seperti harapan. Setelah menang, janji berubah menjadi tagihan.
Persoalan pembangunan Alun-Alun Kota Kediri, misalnya, menjadi salah satu isu yang terus dibicarakan masyarakat. Apa yang dulu disampaikan dalam momentum politik kini kembali muncul di ruang publik.
Bedanya, masyarakat sekarang punya arsip. Video kampanye bisa dicari. Pernyataan bisa diputar ulang. Janji bisa di-screenshot.
Politisi zaman sekarang, pada akhirnya, tidak hanya berhadapan dengan masyarakat yang mudah lupa. Mereka juga berhadapan dengan internet yang ingatannya kadang jauh lebih baik.
Mungkin inilah yang membuat media sosial menjadi ruang yang cukup merepotkan bagi pemerintah. Tidak semua warga memahami dokumen perencanaan pembangunan. Tidak semua orang membaca APBD. Tidak semua pula paham proses birokrasi. Tapi mereka tahu satu hal sederhana.
“Dulu bilangnya begini, kok sekarang belum jadi?”
baca selanjutnya………………
