Lalu muncul pula kontroversi penamaan Taman Prameswati. Bagi sebagian orang, nama mungkin hanya nama. Tapi dalam politik, nama hampir tidak pernah sekadar nama. Apalagi ketika nama itu ditempatkan di ruang publik.
Taman pada dasarnya adalah ruang masyarakat. Tempat orang duduk, berjalan-jalan, membawa anak bermain, atau sekadar menghindari rumah saat sedang bosan.
Karena itu, ketika ruang publik diberi nama yang identik dengan kepala daerah yang sedang menjabat, wajar jika muncul berbagai tafsir. Ada yang melihatnya sebagai bentuk penghormatan. Ada pula yang menganggapnya terlalu berbau pencitraan.
Dan media sosial, tentu saja, tidak pernah kekurangan orang yang bersedia menafsirkan sesuatu. Terutama kalau yang sedang dibicarakan adalah pemerintah. Di titik ini, sebenarnya yang sedang diperdebatkan bukan sekadar papan nama taman. Tetapi seberapa jauh seorang pejabat boleh meninggalkan namanya di ruang publik? Dan apakah masyarakat merasa ikut memiliki keputusan itu?
Isu lain yang ikut ramai dibicarakan adalah pembangunan jalan tol yang disebut-sebut mengalami hambatan. Benar atau tidaknya berbagai informasi yang beredar tentu harus dibuktikan dengan data dan penjelasan resmi. Media sosial bukan pengadilan. Kolom komentar juga bukan ruang sidang.
Tapi ada satu hal yang perlu dicatat. Dalam era media sosial, kekosongan informasi hampir tidak pernah benar-benar kosong. Kalau pemerintah belum menjelaskan, akan ada orang lain yang menjelaskan. Kalau pemerintah lambat memberikan informasi, akan ada akun lain yang membuat versinya sendiri. Kalau pemerintah tidak segera merespons, masyarakat akan mencari jawaban di tempat lain.
Masalahnya, jawaban dari tempat lain itu belum tentu seluruhnya benar. Tetapi, itulah konsekuensi zaman.
Dulu pemerintah memiliki podium, sementara masyarakat hanya menjadi pendengar. Sekarang, semua orang punya podium. Namanya Instagram, TikTok, X, atau grup Facebook yang anggotanya ribuan dan isinya lebih panas daripada wajan penggorengan.
Puncak dari fenomena ini mungkin terlihat dari kemunculan akun Instagram @cat_warrior.indonesia. Akun tersebut ramai diperbincangkan setelah mengunggah konten mengenai dugaan persoalan korupsi pembangunan sebuah gedung sekolah di Kota Kediri.
Seperti biasa, media sosial bekerja dengan cara yang khas. Satu unggahan muncul, lalu dibagikan, lantas dikomentari. Setelah itu, orang-orang mulai berdatangan.
Yang menarik justru bukan hanya isi unggahan akun tersebut, melainkan respons publik terhadapnya. Banyak masyarakat memberikan dukungan. Komentar positif membanjiri unggahan. Ada pula yang ikut mendorong agar persoalan tersebut ditelusuri lebih jauh.
Tentu saja, ada juga yang menolak. Itu wajar. Dalam demokrasi, kritik tidak harus selalu mendapat tepuk tangan. Dan di media sosial, tepuk tangan kadang datang bersama lemparan sandal.
Namun, jika melihat besarnya respons publik, ada pertanyaan yang lebih menarik daripada sekadar mencari tahu siapa pemilik akun tersebut.
Mengapa begitu banyak warga yang mendukung kritik itu?
Mungkin yang sedang kita lihat bukan sekadar keberhasilan sebuah akun membuat konten viral. Mungkin akun itu hanya datang pada waktu yang tepat. Ketika sebagian masyarakat sedang membutuhkan seseorang untuk berkata lebih keras, ada yang mewakili orang-orang yang tidak nyaman mengkritik secara terbuka.
baca selanjutnya………………
