Bacaini.ID, KEDIRI – Matahari belum tinggi ketika Yusianti menenteng tiga galon air mineral kosong ke gazebo RT 19, RW 06, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri, Sabtu pagi. Galon-galon itu ditumpuk di dekat timbangan, bersanding dengan aneka barang rumah tangga seperti timba bekas, tumpukan koran, hingga kardus mi instan.
Yusianti adalah anggota bank sampah yang beroperasi di lingkungannya sejak tahun lalu. Satu dari segelintir anggota bank sampah yang masih bertahan. SIsanya “berguguran” lebih dulu dengan berbagai alasan. “Dulu awalnya banyak yang ikut, tapi makin ke sini makin sedikit. Warga memilih membayar iuran untuk pemungut sampah rumahan dan menjual barang bekas ke tukang rosok keliling,” katanya.
Program bank sampah yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi pengurangan sampah di tingkat rumah tangga belum berjalan efektif di masyarakat. Meski telah dibentuk di banyak kelurahan, partisipasi warga cenderung rendah dan keberlanjutan pengelolaannya kerap tersendat.
Sejumlah pengamat menilai persoalan bank sampah bukan terletak pada rendahnya kepedulian warga, melainkan pada desain sistem yang tidak realistis dan insentif yang terlalu kecil dibanding usaha yang harus dikeluarkan masyarakat.
Memilah Sampah Dinilai Terlalu Merepotkan
Di tingkat rumah tangga, warga kerap harus melakukan serangkaian proses sebelum bisa menyetorkan sampah ke bank sampah. Mulai dari memilah jenis sampah, mencuci kemasan plastik, menyimpannya dalam waktu tertentu, hingga mengantarkannya sesuai jadwal.
Bagi sebagian warga, terutama di kawasan padat penduduk dan rumah tangga dengan waktu terbatas, proses tersebut dinilai terlalu merepotkan. Menurut mereka, tidak adil jika kegagalan program selalu dibebankan pada sikap atau mentalitas warga.
Nilai Ekonomi Tak Seimbang dengan Usaha
Selain faktor kerepotan, nilai ekonomi sampah yang ditawarkan bank sampah juga dianggap belum menarik. Harga jual sampah anorganik di tingkat bank sampah relatif rendah. Botol plastik misalnya, sering hanya dihargai beberapa ribu rupiah per kilogram. Padahal, rata-rata produksi sampah anorganik rumah tangga per minggu terbilang kecil.
Akibatnya, setelah melalui proses yang panjang, warga hanya memperoleh manfaat finansial yang minim dan sering kali tidak bisa langsung dicairkan. Kondisi ini membuat bank sampah sulit dijadikan sebagai insentif yang mendorong perubahan perilaku.
Secara rasional, masyarakat akan mempertimbangkan untung dan rugi. Ketika tenaga, waktu, dan ruang penyimpanan yang dibutuhkan lebih besar daripada hasil yang diterima, partisipasi pun menurun.
Bank Sampah Terlalu Dibebani Banyak Fungsi
Masalah lain muncul dari sisi pengelolaan. Selama ini, bank sampah di tingkat RT dan RW kerap dijalankan oleh relawan dengan sumber daya terbatas. Namun mereka dituntut menjalankan banyak peran sekaligus.
Mulai dari edukasi warga, pencatatan administrasi, pengumpulan dan pemilahan sampah, hingga mencari pembeli ke pengepul atau industri daur ulang. Beban kerja yang berat tanpa dukungan memadai membuat banyak pengurus mengalami kelelahan dan akhirnya tidak aktif.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa bank sampah lebih sering diposisikan sebagai gerakan sosial, bukan sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah perkotaan yang profesional.
Kritik juga diarahkan kepada pemerintah daerah yang dinilai terlalu menggantungkan pengurangan sampah kepada bank sampah. Bank sampah seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab negara.
Tanpa subsidi operasional, dukungan logistik, dan jaminan pembelian hasil pilahan, bank sampah akan sulit bertahan. Akibatnya, program ini sering berhenti pada tahap seremoni dan simbolik, tanpa dampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.
Tidak Terintegrasi dengan Sistem Resmi
Hingga kini, sebagian besar bank sampah masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan sistem persampahan resmi. Hubungannya dengan dinas lingkungan hidup, pengangkutan sampah, hingga industri daur ulang berskala besar masih lemah.
Akibatnya, sampah residu tetap mendominasi aliran ke TPA, sementara kontribusi bank sampah terhadap pengurangan sampah kota relatif kecil dan sulit terukur.
Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep bank sampah. Alih-alih terus bertanya mengapa warga enggan memilah sampah, pertanyaannya perlu dibalik, bagaimana membuat memilah sampah menjadi lebih mudah, murah, dan menguntungkan bagi masyarakat.
Tanpa perubahan desain sistem, peningkatan insentif, serta dukungan negara yang lebih kuat, bank sampah berpotensi terus berjalan di tempat dan gagal menjawab krisis sampah perkotaan.
Di tengah meningkatnya konflik di sekitar TPA dan keterbatasan lahan pembuangan, kegagalan bank sampah menjadi “warning” bahwa solusi sampah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada warga, melainkan membutuhkan kehadiran negara yang lebih nyata dan bertanggung jawab.
Penulis: Hari Tri Wasono
