Bacaini.ID, BLITAR – Pelantikan pasangan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar batal dilaksanakan 6 Februari 2025.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan menunggu kepala daerah lain yang saat ini masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya Kota Blitar.
Informasi yang diterima Bacaini.ID, begitu sah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Blitar 2025-2030, pemerintahan Rijanto-Beky segera mengocok ulang birokrasi.
Terutama dinas-dinas “basah”, di antaranya PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda).
Masing-masing kepala dinas kabarnya akan diganti. “Menjadi target pertama yang akan diganti,” tutur sumber di lingkungan pemerintahan yang enggan disebut nama.
Dicontohkan dinas pendidikan. Begitu rezim Pemkab Blitar resmi beralih ke tangan Rijanto-Beky, kepala dinas pendidikan hampir pasti diganti.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar diketahui dijabat oleh Adi Andaka yang pada Pilkada 2024 sempat maju sebagai bakal calon wakil bupati Blitar, namun gagal memperoleh rekom.
“Kepala dinas pendidikan kabarnya hampir pasti masuk gelombang pertama yang akan diganti,” tambahnya.
Kemudian juga kepala dinas PUPR, Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan dan Sekda. Khusus jabatan sekda, kabarnya akan impor atau mengambil dari luar daerah.
Kabarnya, pengambilan sekda Kabupaten Blitar dari luar daerah merupakan request khusus dari Wabup Beky Herdihansah.
“Informasinya sekda akan mengambil dari daerah di kawasan pantai utara. Itu jika tidak ada perubahan,” tambahnya.
Informasi yang berkembang, penataan pimpinan birokrasi di Pemkab Blitar mendatang sepenuhnya jadi kewenangan wabup Beky Herdihansah.
Rijanto meski menjabat Bupati dan sekaligus Ketua DPC PDIP, kabarnya memberikan porsi kewenangan lebih besar kepada wakilnya.
Hal itu mengingat Beky Herdihansah jadi faktor terbesar pemenangan Pilkada 2024, utamanya untuk urusan logistik, di mana tanpa menggandeng Haji Beky, Rijanto nyaris mustahil bisa mengalahkan Mak Rini.
Pasangan Rijanto-Beky diketahui diusung oleh koalisi PDIP, PAN dan Nasdem.
Sementara sebelumnya Miftakhul Huda, juru bicara Tim Transisi Rijanto-Beky menegaskan akan melakukan “bersih-bersih” birokrasi, terutama kepada mereka yang gagal move on.
Langkah tegas diambil demi mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Blitar 2025-2030. Dari pemetaan yang dilakukan, diakui Huda masih banyak yang belum move on dari Pilkada 2024.
“Yang ada saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama, bersatu mewujudkan Kabupaten Blitar lebih baik secepatnya,” ujarnya.
Penulis: Solichan Arif
