Bacaini.id, KEDIRI – Lebih dari 100 warga Kota Kediri berkumpul di Kantor DPC Demokrat Kota Kediri, Sabtu, 15 Juli 2023. Mereka mengadukan beragam persoalan kepada legislator Partai Demokrat untuk mendapat jalan keluar.
Antusiasme warga untuk mengadu di kantor DPC Demokrat Kota Kediri cukup besar. Bahkan kantor partai berlambang mercy di Jl. Semeru, Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu penuh sesak oleh masyarakat.
Kepada pengurus dan legislator Partai Demokrat, mereka membawa berbagai persoalan. Mulai sulitnya mendapat pekerjaan, pengembangan usaha kecil, hingga sengkarut penerimaan murid baru di Kota Kediri.
“Saya mewakili para orang tua siswa menanyakan mekanisme penerimaan sekolah dengan sistem zonasi. Sebab banyak warga yang rumahnya jauh dari sekolah bisa diterima di jalur ini,” keluh Awik, salah satu warga.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri, Ashari mengatakan persoalan PPDB (penerimaan peserta didik baru) terjadi di seluruh Indonesia. Salah satu pemicunya karena tidak adanya standar nilai pendidikan yang jelas. “Dulu ada ujian nasional sehingga bisa memilih sekolah sesuai kemampuan siswa,” katanya.
Saat ini semua orang menggunakan beragam cara untuk bisa menembus sekolah favorit. Termasuk guru di sekolah yang berlomba-lomba memberikan nilai tinggi kepada siswa didiknya.
Celakanya, penerapan sistem zonasi yang ditujukan untuk memberi kesempatan siswa di sekitar sekolah favorit untuk belajar di sana, turut dinodai cara-cara “kotor”. Salah satunya merekayasa data kependudukan agar seolah-olah tinggal di dekat sekolah.
“Akibatnya SMP dan SMA favorit di Kota Kediri mendapatkan input (siswa) dari hasil akal-akalan. Ini berdampak pada kesenjangan kemampuan akademik siswa yang menyulitkan proses pembelajaran di sekolah,” kata Ashari.
Untuk itu, Ashari yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri yang membidangi pendidikan mengusulkan agar tahun depan diberlakukan kembali standarisasi nilai.
Menangkap usulan itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, Subianto berkomitmen membawanya kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya perjuangan dan program kerja legislator di tingkat provinsi dan kota saling berkesinambungan. “Termasuk kedatangan saya ke Kota Kediri hari ini untuk menyerap aspirasi masyarakat dan teman-teman legislator di sini,” kata Subianto.
Bukan hanya pendidikan, Subianto juga menerima aduan dari pelaku UMKM terkait pengembangan usaha mereka. Aduan itu langsung direspon dengan mengkomunikasikan kepada kepala kelurahan setempat agar mengajukan program pemberdayaan ekonomi. Usulan itu akan diperjuangkan sebagai program pemerintah melalui mekanisme Musrenbang di Jawa Timur.
Sedangkan persoalan lapangan pekerjaan juga telah direspon oleh Wakil Gubernur Jatim sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dengan membentuk Milenial Job Center. Program ini menyediakan banyak pelatihan kepada para pencari kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Penulis: HTW
