Perjalanan Karier Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN yang Dipanggil KPK dalam Kasus Summarecon

Bacaini.ID, KEDIRI - Nusron Wahid sedang menjadi perhatian publik setelah mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang turut menyeret sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.

Sorotan terhadap Nusron membuat perjalanan karier politik dan organisasinya kembali menarik untuk ditelusuri. Sebelum menduduki jabatan menteri, ia melewati sejumlah tahapan, mulai dari aktivisme mahasiswa, dunia jurnalistik dan akademik, organisasi kemasyarakatan, hingga politik parlemen dan pemerintahan.

Mengawali Karier dari Dunia Jurnalistik dan Kampus

Nusron Wahid lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 1973. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Indonesia dengan mengambil bidang Ilmu Sejarah dan menyelesaikannya pada 1998. Semasa kuliah, ia aktif dalam kegiatan kemahasiswaan, termasuk pers mahasiswa.

Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Nusron melanjutkan studi magister di Institut Pertanian Bogor dan meraih gelar Magister Ilmu Ekonomi pada 2011.

Sebelum sepenuhnya menekuni politik, Nusron memiliki pengalaman di bidang jurnalistik dan akademik. Ia pernah bekerja sebagai wartawan Harian Bisnis Indonesia pada periode 1995–1999. Ia juga tercatat pernah menjadi peneliti di Lembaga Pranata Pembangunan VI dan mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia.

Pengalaman tersebut menjadi bagian awal perjalanan profesionalnya sebelum memasuki lingkungan pemerintahan dan politik nasional.

Memimpin PMII dan GP Ansor

Karier Nusron juga berkembang melalui organisasi kemahasiswaan dan keagamaan. Ia pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2000–2003.

Setelah itu, ia aktif dalam Partai Golkar dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. Namanya semakin dikenal ketika terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor untuk periode 2011–2016.

baca halaman selanjutnya..........

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: tangkapan layar

Jabatan tersebut memberinya posisi penting dalam organisasi kepemudaan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Selain di GP Ansor, Nusron juga tercatat pernah menjadi pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 2021–2023.

Aktivitas organisasi itu berjalan beriringan dengan karier politiknya di Partai Golkar. Nusron pernah memegang sejumlah posisi kepengurusan partai, termasuk bidang agama, pemenangan pemilu, serta koperasi dan usaha kecil menengah.

Tiga Periode Menjadi Anggota DPR

Nusron terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar melalui daerah pemilihan Jawa Tengah II, yang meliputi wilayah Demak, Kudus, dan Jepara.

Ia tercatat menjadi anggota DPR pada periode 2004–2009 dan 2009–2014. Setelah sempat meninggalkan parlemen untuk menduduki jabatan di pemerintahan, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019–2024.

Pada Pemilu 2024, Nusron kembali memperoleh kursi di DPR untuk periode 2024–2029. Namun, masa jabatannya di parlemen tidak berlanjut setelah ia dipercaya masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Memimpin BNP2TKI Sebelum Masuk Kabinet

Pada 2014, Nusron diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), lembaga yang saat itu menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Ia memimpin lembaga tersebut selama periode 2014–2019. Pengalaman itu menjadi bagian dari rekam jejaknya di eksekutif setelah sebelumnya menjalani dua periode sebagai anggota DPR.

Setelah menyelesaikan masa tugas di BNP2TKI, Nusron kembali ke parlemen pada periode 2019–2024. Ia kemudian melanjutkan kiprah politiknya hingga kembali terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024.

Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN

Babak baru karier Nusron dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 21 Oktober 2024.

Di kementerian tersebut, Nusron bertanggung jawab atas urusan penataan ruang, administrasi pertanahan, sertifikasi tanah, serta kebijakan agraria. Dalam pernyataan setelah pelantikan, ia menyampaikan sejumlah prioritas, termasuk reforma agraria, pemanfaatan tanah negara yang telantar, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Jabatan tersebut menempatkan Nusron pada posisi strategis karena kebijakan pertanahan berkaitan dengan kepemilikan tanah masyarakat, investasi, pembangunan, dan kepastian hukum atas lahan.

Namun, posisi itu pula yang membuat kementeriannya menjadi perhatian ketika KPK mengusut dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.

baca halaman selanjutnya.........

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: tangkapan layar

Dipanggil KPK dalam Kasus Dugaan Suap Summarecon

Pada September 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB dan persoalan pertanahan lainnya. Sejumlah tersangka berasal dari lingkungan ATR/BPN maupun pihak swasta.

Dalam penjelasan perkara, penyidik mengungkap dugaan pemberian uang untuk pengurusan administrasi pertanahan, termasuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB. KPK juga menelusuri dugaan aliran uang yang melibatkan sejumlah perantara.

Nusron kemudian dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada 7 Oktober 2026. Namun, ia tidak memenuhi panggilan tersebut karena menyampaikan adanya agenda internal kementerian. KPK menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan ulang karena keterangan Nusron dibutuhkan dalam penyidikan.

Pemanggilan sebagai saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan keterangan dan tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Dalam perkembangan yang dilaporkan tersebut, Nusron tidak termasuk dalam delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka. ( htw/edt )