Jabatan tersebut memberinya posisi penting dalam organisasi kepemudaan di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Selain di GP Ansor, Nusron juga tercatat pernah menjadi pengurus PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan menjabat Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada periode 2021–2023.
Aktivitas organisasi itu berjalan beriringan dengan karier politiknya di Partai Golkar. Nusron pernah memegang sejumlah posisi kepengurusan partai, termasuk bidang agama, pemenangan pemilu, serta koperasi dan usaha kecil menengah.
Tiga Periode Menjadi Anggota DPR
Nusron terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar melalui daerah pemilihan Jawa Tengah II, yang meliputi wilayah Demak, Kudus, dan Jepara.
Ia tercatat menjadi anggota DPR pada periode 2004–2009 dan 2009–2014. Setelah sempat meninggalkan parlemen untuk menduduki jabatan di pemerintahan, ia kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2019–2024.
Pada Pemilu 2024, Nusron kembali memperoleh kursi di DPR untuk periode 2024–2029. Namun, masa jabatannya di parlemen tidak berlanjut setelah ia dipercaya masuk ke kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Memimpin BNP2TKI Sebelum Masuk Kabinet
Pada 2014, Nusron diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), lembaga yang saat itu menangani penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Ia memimpin lembaga tersebut selama periode 2014–2019. Pengalaman itu menjadi bagian dari rekam jejaknya di eksekutif setelah sebelumnya menjalani dua periode sebagai anggota DPR.
Setelah menyelesaikan masa tugas di BNP2TKI, Nusron kembali ke parlemen pada periode 2019–2024. Ia kemudian melanjutkan kiprah politiknya hingga kembali terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024.
Dilantik Menjadi Menteri ATR/BPN
Babak baru karier Nusron dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 21 Oktober 2024.
Di kementerian tersebut, Nusron bertanggung jawab atas urusan penataan ruang, administrasi pertanahan, sertifikasi tanah, serta kebijakan agraria. Dalam pernyataan setelah pelantikan, ia menyampaikan sejumlah prioritas, termasuk reforma agraria, pemanfaatan tanah negara yang telantar, dan penyelesaian sengketa pertanahan.
Jabatan tersebut menempatkan Nusron pada posisi strategis karena kebijakan pertanahan berkaitan dengan kepemilikan tanah masyarakat, investasi, pembangunan, dan kepastian hukum atas lahan.
Namun, posisi itu pula yang membuat kementeriannya menjadi perhatian ketika KPK mengusut dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
baca halaman selanjutnya………
