Bacaini.ID, KEDIRI – Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.
Aksi tersebut menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi yang berlangsung pada Selasa sore itu, massa menyuarakan lima tuntutan yang mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan ruang sipil, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta keterjangkauan layanan dasar, terutama pendidikan.
Aksi di Tugu Tani merupakan kelanjutan dari kegiatan di Tugu Proklamasi pada pagi hari. Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi bergabung bersama elemen masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Tuntutan pertama berkaitan dengan penanganan krisis lingkungan, terutama kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Massa mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, memulihkan ekosistem yang rusak, serta mengusut dan menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
Massa juga menyoroti dampak asap terhadap kesehatan masyarakat. Mereka meminta pemulihan kesehatan bagi warga terdampak, terutama masyarakat yang mengalami paparan asap akibat kebakaran.
Tuntutan kedua menyasar tata kelola kebijakan ekonomi. Mahasiswa meminta pemerintah membenahi kebijakan ekonomi nasional untuk mengatasi ketimpangan sosial dan menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk mahalnya kebutuhan pokok.
Pada tuntutan ketiga, massa mendesak pemerintah menghentikan penyempitan ruang sipil dan menjamin kebebasan berpendapat. Mereka juga mempersoalkan militerisasi di ranah sipil yang dinilai dapat mengancam prinsip supremasi sipil.
Tuntutan keempat berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap praktik KKN dan penyalahgunaan kekuasaan.
Adapun tuntutan kelima menyoroti biaya pendidikan dan akses terhadap layanan dasar. Massa mendesak penurunan biaya pendidikan serta pembangunan sistem pendidikan yang lebih terjangkau dan berpihak kepada masyarakat.(htw/edt)
