Bacaini.ID, TRENGGALEK – Komisi I DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra guna membahas kesiapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2026, Jumat (8/8/2025).
Rapat tersebut menyoroti pentingnya sinkronisasi anggaran, pengelolaan aset daerah, serta rencana bantuan politik (Banpol).
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid menegaskan bahwa penganggaran harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan yang telah dirancang. Ia mengingatkan agar tidak ada program prioritas yang luput dari penganggaran akibat miskomunikasi antar lembaga.
“Jangan sampai kegiatan penting tidak dianggarkan. Ini bisa terjadi karena dinas tidak memahami atau mungkin TAPD belum menangkap kebutuhan secara utuh,” ujar Husni.
Selain itu, pengelolaan aset daerah menjadi sorotan utama. Ia menilai banyak aset Pemkab yang belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya kolam renang Tirta Jwalita yang dikelola Dinas Pariwisata.
“Kita harus mempertanyakan kenapa aset sebesar itu tidak bisa dimaksimalkan. Sayang kalau dibiarkan begitu saja,” kata Husni.
Menurutnya, kendala pengelolaan aset kerap muncul akibat lemahnya koordinasi antara Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) sebagai koordinator aset dan OPD pelaksana. Ia mendorong peningkatan pemahaman staf OPD dalam tata kelola aset.
Dalam rapat tersebut, Komisi I juga menyinggung rencana peningkatan Banpol bagi partai politik. Namun, kondisi fiskal daerah menjadi pertimbangan utama. Husni menyebut bahwa kenaikan bantuan kemungkinan belum dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.
“Daerah lain Banpol-nya sudah tinggi, tapi kita masih terkendala fiskal. Untuk tahun depan kemungkinan belum bisa naik,” jelasnya.
Sejumlah OPD yang hadir dalam rapat tersebut di antaranya Diskominfo, Disdukcapil, Bakesbangpol, Satpol PP, dan Bakeuda.
Komisi I menekankan pentingnya data yang valid sebagai dasar kebijakan agar tidak terjadi simpang siur informasi dalam penyusunan program ke depan. (ADV)
Penulis : Aby Kurniawan
