Bacaini.ID, YOGYAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan 66 penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024.
Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan DKPP hadir untuk menjaga marwah penyelenggara serta lembaga penyelenggara Pemilu. “DKPP selalu merespon cepat pengaduan dugaan pelanggaran KEPP. Jika hal tersebut dibiarkan, bisa berdampak panjang hingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga Pemilu,” kata Heddy Lugito dalam Rapat Penyampaian Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun Anggaran 2024 di Yogyakarta, Jumat malam, 13 Desember 2024.
Selain memberhentikan 66 penyelenggara Pemilu, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan kepada 253 penyelenggara lainnya.
Dalam penyelenggaraan sidang DKPP, tidak semua penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi. Sebanyak 51 persen justru direhabilitasi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran etika.
“Tidak semua penyelenggara yang disidang (oleh DKPP) diberi sanksi, 51 persen di antaranya justru direhabilitasi. Jadi tidak usah khawatir kalau nanti disidang DKPP,” katanya.
Terkait banyaknya jumlah aduan yang masuk ke DKPP sepanjang 2024, menurut Heddy, bukan semata-mata karena terjadi pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu. Melainkan kesadaran publik akan pentingnya memiliki penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional.
Tercatat DKPP menerima 687 pengaduan dugaan pelanggaran KEPP di tahun 2024. Lonjakan pengaduan tercatat terjadi pada bulan Maret (98), Mei (79), Oktober (73), April (72), dan November (72) seiring dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Heddy juga mengungkapkan ada tiga provinsi di Indonesia yang minim aduan dugaan pelanggaran KEPP. Antara lain Yogyakarta, Bali, dan Kalimantan Tengah.
Heddy menegaskan jika pemberian sanksi kepada para penyelenggara Pemilu bukan semata-mata untuk menghukum. Tetapi untuk menjaga marwah penyelenggara dan kepercayaan masyarakat kepada proses Pemilu.
Penulis: Hari Tri Wasono
