Sisi gelap cancel culture juga dapat dibaca melalui penelitian lain yang diterbitkan dalam Acta Psychologica pada 2024, berjudul The Association Between Political Identity Centrality and Cancelling Proclivity. Penelitian yang dilakukan Rhiannon M. Mesler dan sejumlah peneliti lainnya melibatkan 459 responden melalui survei daring.
Hasil penelitian tersebut menemukan hubungan positif antara kuatnya identitas politik seseorang dengan kecenderungan melakukan cancellation. Penelitian itu juga mengidentifikasi dua faktor yang berperan dalam hubungan tersebut, yakni social vigilantism dan virtue signaling.
Social vigilantism menggambarkan kecenderungan seseorang untuk memaksakan atau menyebarluaskan keyakinan moral yang dianggapnya lebih unggul kepada orang lain yang dinilai tidak memahami atau tidak memiliki pandangan serupa. Sementara virtue signaling merupakan tindakan menunjukkan nilai-nilai moral atau kebajikan di hadapan publik untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan sosial.
Temuan ini memberikan perspektif lain dalam memahami perilaku cancel culture. Tidak semua tindakan pembatalan dukungan semata-mata didorong oleh kepedulian terhadap keadilan. Ada kemungkinan sebagian tindakan juga berkaitan dengan kebutuhan menunjukkan identitas, superioritas moral, atau mendapatkan penerimaan dari kelompoknya.
Dalam konteks media sosial, seseorang bisa ikut menghakimi bukan karena memahami persoalan secara menyeluruh, melainkan karena ingin menunjukkan bahwa dirinya berada di pihak yang dianggap benar. Fenomena ini menciptakan tekanan tersendiri. Ketika sebuah isu menjadi viral, pengguna media sosial seolah dituntut segera menentukan sikap. Tidak ikut mengecam bisa dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap pihak yang dituduh.
Akibatnya, ruang untuk berpikir kritis, memeriksa informasi, atau bahkan mengambil posisi netral menjadi semakin sempit.
Ketika mayoritas digital menciptakan kekuasaan baru
Baca halaman selanjutnya…………



