Persoalan berikutnya adalah bagaimana cancel culture dapat berkembang menjadi penghukuman sosial tanpa proses pembuktian yang memadai. Media sosial bekerja dengan logika kecepatan dan perhatian. Informasi yang kontroversial lebih mudah menyebar, sementara klarifikasi sering kali datang belakangan dan tidak selalu mendapatkan perhatian yang sama.
Sebuah potongan video, tangkapan layar, atau pernyataan yang dilepaskan dari konteksnya bisa memicu gelombang kemarahan.
Dalam situasi seperti ini, publik terkadang tidak lagi menunggu penjelasan atau memeriksa kebenaran informasi. Penilaian kolektif terbentuk lebih dahulu, kemudian diikuti tuntutan agar pihak yang dituduh menerima konsekuensi sosial. Akibatnya, seseorang bisa kehilangan reputasi, pekerjaan, hubungan sosial, bahkan kesempatan ekonomi sebelum persoalan yang sebenarnya diperiksa secara utuh.
Cancel culture yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme akuntabilitas berubah menjadi semacam pengadilan digital yang tidak mengenal prosedur pembuktian, proporsionalitas hukuman, maupun kesempatan pembelaan yang adil. Persoalan ini semakin rumit ketika tekanan publik berkembang menjadi online shaming, perundungan, penyebaran data pribadi, dan serangan terhadap orang-orang yang memiliki hubungan dengan pihak yang sedang menjadi sasaran.
Pada titik tersebut, kritik tidak lagi diarahkan untuk memperbaiki perilaku atau menuntut pertanggungjawaban, melainkan berubah menjadi upaya menghancurkan seseorang.
Moralitas atau sekadar ingin terlihat paling benar?
Baca halaman selanjutnya…………



