Fenomena tersebut mendapatkan penjelasan menarik melalui penelitian ilmiah berjudul The Political Psychology of Cancel Culture: Value Framing or Group Identity? yang diterbitkan dalam jurnal Political Research Quarterly, Volume 77, Edisi 4, tahun 2024.
Penelitian yang ditulis Elle Diether, Suzy Yi, Lisa P. Argyle, dan Ethan C. Busby itu mencoba menjawab pertanyaan mendasar: apakah dukungan atau penolakan seseorang terhadap cancel culture lebih banyak dipengaruhi nilai-nilai demokrasi atau identitas politiknya?
Para peneliti menggunakan data survei Pew tahun 2020 serta dua eksperimen survei yang dilakukan melalui 2021 Cooperative Election Study dan sampel daring pada 2023. Hasilnya cukup menarik. Para peneliti menemukan bahwa keberpihakan politik atau partisanship menjadi faktor kuat yang memengaruhi bagaimana seseorang memahami dan mendukung tindakan yang disebut cancel culture.
Sebaliknya, pembingkaian berdasarkan nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan berekspresi dan akuntabilitas politik, memiliki pengaruh yang lebih lemah dibandingkan identitas politik.
Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian seseorang terhadap cancel culture tidak selalu ditentukan oleh pertimbangan objektif mengenai benar atau salahnya sebuah tindakan. Dalam situasi tertentu, sikap seseorang justru lebih ditentukan oleh siapa yang menjadi sasaran pembatalan dan kelompok politik mana yang diuntungkan atau dirugikan.
Dengan kata lain, tindakan yang sama bisa dianggap sebagai perjuangan menegakkan keadilan ketika menyasar pihak yang berseberangan, tetapi dipandang sebagai persekusi ketika menimpa kelompok sendiri. Di sinilah cancel culture menghadapi persoalan serius. Semangat menegakkan nilai-nilai tertentu dapat bergeser menjadi pembelaan terhadap identitas dan kelompok.
Dari kontrol sosial menjadi persekusi digital
Baca halaman selanjutnya…………



