Persoalannya bukan pada hak masyarakat untuk mengkritik atau menarik dukungan, melainkan pada bagaimana tindakan tersebut dilakukan.
Perlawanan digital membutuhkan verifikasi informasi, penilaian yang proporsional, dan kesediaan memberikan ruang bagi klarifikasi. Kritik harus tetap dibedakan dari perundungan, sementara tuntutan pertanggungjawaban tidak boleh berubah menjadi upaya menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan perlakuan yang adil.
Bagi Gen Z, tantangan terbesar bukan sekadar menguasai teknologi untuk membangun gerakan sosial, melainkan juga mengembangkan kedewasaan dalam menggunakannya. Sebab, kekuatan media sosial bukan hanya terletak pada kemampuannya membuat seseorang menjadi viral, tetapi juga pada kemampuannya membangun kesadaran dan mendorong perubahan.
Karena itu, sebuah gerakan perlawanan tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar tekanan yang berhasil diciptakannya. Lebih penting dari itu, apakah gerakan tersebut mampu menghadirkan keadilan tanpa menciptakan korban ketidakadilan yang baru. Jangan sampai generasi yang ingin melawan kesewenang-wenangan justru menciptakan kesewenang-wenangan dalam bentuk yang berbeda.(*)
*)Penulis: Hari Tri Wasono, S.H., M.Ilkom
Jurnalis dan praktisi komunikasi, CEO Bacaini.id



