Ada paradoks yang menarik dalam fenomena cancel culture.
Generasi muda menggunakan media sosial untuk menantang kekuasaan yang dianggap tidak adil. Namun, ketika kekuatan kolektif digital tidak disertai kesadaran terhadap batas-batas kebebasan individu, gerakan tersebut berpotensi menciptakan kekuasaan baru.
Kekuasaan itu tidak selalu berasal dari negara, institusi, atau kelompok ekonomi besar. Namun bisa dari mayoritas pengguna media sosial yang memiliki kemampuan menentukan siapa yang layak mendapatkan dukungan dan siapa yang harus dikucilkan.
Dalam situasi tertentu, viralitas menjadi semacam legitimasi. Semakin banyak orang mengecam, semakin kuat kesan bahwa pihak yang menjadi sasaran memang bersalah. Padahal, jumlah dukungan tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran.
Demokrasi justru mengajarkan bahwa suara mayoritas tetap harus dibatasi oleh prinsip keadilan, perlindungan hak individu, dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Karena itu, kebebasan mengkritik seharusnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan benar dan tidak melanggar hak orang lain.
Perlawanan yang membutuhkan kedewasaan digital
Cancel culture tidak sepenuhnya harus dipandang sebagai fenomena negatif. Dalam kondisi tertentu, penarikan dukungan dan boikot publik dapat menjadi instrumen penting untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang memiliki kekuasaan.
Baca halaman selanjutnya…………



