Bacaini.ID, JOMBANG – KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) siap mengembalikan marwah NU-Ulama dan sekaligus melakukan rekonsiliasi total dalam khidmah berjam’iyyah NU dan berNKRI. Jika terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35 NU, Gus Salam juga berjanji akan memberikan jabatan Sekretaris Jenderal kepada kader NU Luar Jawa.
“Apabila saya diberi kepercayaan menjadi Ketua Umum PBNU Masa Khidmat 2026-2031, salah satu wujud konkret komitmen “Rekonsiliasi Total” dalam bentuk pembaharuan internal jam’iyyah -dengan semangat inklusivitas dan pemerataan kepemimpinan jam’iyyah ke depan,” kata Gus Salam dalan keterangan rilisnya Sabtu (29/8/2026).
Ada dua poin penting yang diajukan Gus Salam ketika terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026-2031. Pertama, akan mengambil Sekretaris Jenderal dari Luar Jawa, sebagai komitmen nyata memprioritaskan pendampingan serta afirmasi bagi PWNU dan PCNU di luar pulau Jawa.
Kedua, akan mengangkat Wakil Ketua Umum atau Ketua Bidang Luar Negeri yang diambil dari kader NU yang menjadi diaspora. Hal itu guna memperkuat jejaring internasional serta peran global Nahdlatul Ulama di dunia internasional.
“Dan, secara organisasi kami tegas akan menghindarkan NU masuk pada kancah politik praktis demi kemaslahatan Jam’iyyah dan jamaah dengan berpegang teguh pada garis-garis perjuangan (khittah) Nahdlatul Ulama,” tegasnya.
Gus Salam Sebut Dinamika Muktamar ke-35 NU Capai Titik Jenuh
Dalam rilisnya Gus Salam menyebut dinamika Muktamar ke-35 NU telah mencapai titik jenuh yang membahayakan jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Fenomena ini bukan asumsi atau perluasan post truth, tapi fakta yang harus disadari.
Muktamirin dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCINU luar negeri yang -semestinya- merasa nyaman, aman dan semangat bermusyawarah demi jam’iyyah justru merasa sangat lelah, lemas, dan kehabisan tenaga secara fisik dan mental, akibat tekanan konflik tajam PBNU di arena muktamar.
“Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, Kepanitiaan dan atau Pejabat Negara terjadi massif di Muktamar. Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tapi merusak substansi dan hakikatnya.,” terangnya dalam rilis.
Karantina disertai money politik yang vulgar dan berlebihan tidak hanya menciptakan luka, tapi juga beban psikologis dan trauma mendalam dalam berjam’iyyah. Dan, tekanan prosedur kepesertaan, persidangan hingga protokol keputusan menguras emosi dan energi kesatuan serta persaudaraan dalam jam’iyyah.
“Tidak hanya masyayikh sepuh NU-Pesantren yang prihatin, orang-orang baik di PBNU, kepanitiaan, kader, simpatisan maupun warga NU turut merasakannya,” ungkapnya.
Gus Salam meyakini oknum-oknum pejabat yang ikut bermanuver kotor dan becek dalam muktamar, sepenuhnya untuk kepentingan pribadi, bukan kemashlahatan negara. Dirinya juga yakin Presiden Prabowo memantau yang itu terlihat saat pidato pembukaan muktamar.
Ditegaskan Gus Salam, sejarah kotor-becek bermuktamar dan berjam’iyyah harus diakhiri. Berikan ruang luas dan bebas bagi peserta muktamar, fungsionaris dan jamaah NU untuk menikmati mekanisme bermuktamar serta berjam’iyyah dengan nyaman, aman dan membahagiakan.
Biarkan peserta muktamar bertindak dengan nuraninya. Bersikap dengan nalar kritisnya, mengeksplorasi cara berpikir (fikrah) berbasis paham Aswaja yang membangkitkan jiwa khidmah berjam’iyyah dan bernegara.
“Lepaskan mereka berburu berkah jam’iyyah, muassis dan masyayikh NU-Pesantren secara proporsional selama muktamar,” pungkasnya.
Seperti diketahui, nama Gus Salam muncul sebagai salah satu empat kandidat kuat Ketum PBNU masa Khidmah 2026-2031. Gus Salam bersaing dengan Gus Kikin, Gus Yahya dan Gus Yusuf Chudlori. (sya/sa)
