Bacaini.ID, TULUNGAGUNG – Kasus korupsi yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo terus berkembang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini mendalamisejumlah uang untuk Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 yang mengalir dari Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga:
Pengakuan tersangka Gatut Sunu kepada penyidik KPK, dirinya telah memberikan sejumlah uang kepada Forkopimda sebagai sangu THR 2026. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari hasil memeras 16 kepala OPD Pemkab Tulungagung.
Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan menelusuri aliran uang dari tersangka Gatut Sunu dan keperuntukkannya. Semua pihak terkait, termasuk Forkopimda Tulungagung akan dipanggil jika diperlukan.
“Kita akan runtutkan keperuntukan uang dari Gatut Sunu termasuk untuk kebutuhan THR Forkopimda. Jika dibutuhkan pemanggilan, maka akan dilakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait,” kata Budi Prasetyo di sebuah stasiun radio Senin malam (13/4/2026).
Forkopimda merupakan wadah koordinasi yang beranggotakan pimpinan daerah yang berfungsi untuk membahas masalah di pemerintahan umum dan stabilitas keamanan daerah.
Forkopimda diketuai oleh kepala daerah (bupati atau wali kota) dengan beranggotakan Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), dan Ketua Pengadilan Negeri (tambahan).
Baca Juga:
- Arti Senyum Bupati Gatut Sunu Usai Ditetapkan Tersangka KPK
- Ikut Kena OTT KPK, Adik Bupati Tulungagung Anggota DPRD Dibawa ke Jakarta
Gatut Sunu dalam pemeriksaan KPK mengaku sejumlah uang hasil memeras dari 16 kepala OPD dipakainya untuk memberi sangu THR 2026 kepada Forkopimda Kabupaten Tulungagung.
Budi Prasetyo menegaskan, penyidikan KPK tidak hanya berhenti pada Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal (ajudan bupati) yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan sejak 11 April 2026 di rutan KPK Jakarta.
Bahkan dikatakan penetapan tersangka Gatut Sunu dan Yoga menjadi pintu masuk KPK untuk melakukan penyelidikan lebih dalam di Kabupaten Tulungagung. Karenanya pemeriksaan dan penggeledahan masih akan terus dilakukan.
Cara kepala OPD mendapatkan uang yang kemudian disetorkan kepada Gatut Sunu juga akan didalami. Apakah memakai uang pribadi, pinjaman atau hasil pengkondisian pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung.
“Secepatnya kita akan lakukan penggeledahan untuk melengkapi bukti-bukti di tahap penyidikan ini,” pungkas Budi Prasetyo.
Seperti diketahui, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap dalam OTT KPK Jumat malam (10/4/2026) telah ditetapkan tersangka dan ditahan. Gatut Sunu diduga melakukan pemerasan terhadap 16 Kepala OPD Pemkab Tulungagung.
Dalam OTT, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp335,4 juta, 4 pasang sepatu merek Louis Vuitton milik Gatut Sunu senilai Rp129 juta, dokumen dan beberapa barang elektronik.
Terungkap Bupati Gatut Sunu meminta uang Rp5 miliar kepada 16 kepala OPD dan baru terkumpul Rp27,5 miliar. Ia juga mengendalikan sejumlah proyek di Kabupaten Tulungagung. Dalam kasus ini KPK juga menetapkan tersangka dan menahan Dwi Yoga Ambal, ajudan bupati.
Sementara 11 orang termasuk Jatmiko Dwijo Saputro, adik kandung Bupati Gatut Sunu tetap berstatus saksi dan diizinkan pulang. Jatmiko merupakan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari Fraksi PDIP. Ia turut diamankan karena ada di pendopo saat OTT KPK berlangsung.
Penulis: Fikri
Editor: Solichan Arif
