BACAINI.ID, JEMBER- Satu tahun kepemimpinan di Pemerintah Kabupaten Jember dimaknai Bupati Muhammad Fawait sebagai fase konsolidasi. Namun ia memastikan, 2026 bukan lagi masa adaptasi, melainkan periode percepatan.
Dalam forum refleksi setahun pemerintahan, Fawait menyinggung dinamika politik yang mengiringi jalannya roda birokrasi. Ia menilai perbedaan sikap dan kritik sebagai hal wajar dalam demokrasi, tetapi pelayanan publik tak boleh tersandera.
“Dinamika itu biasa. Yang tidak boleh terganggu adalah pelayanan kepada rakyat,” ujarnya Jumat (20/2/2026)
Selama 2025, ia memilih menjaga stabilitas internal tanpa melakukan perombakan besar di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD). Seluruh kepala OPD diberi ruang membuktikan kapasitasnya pada masa transisi.
Memasuki 2026, pendekatan itu berubah. Fawait menyebut tahun ini sebagai momentum pembuktian kinerja.
“Kalau 2025 pemanasan, 2026 kita harus berlari. Bukan lagi berjalan,” tegasnya.
Agenda percepatan diarahkan pada investasi dan pembenahan regulasi tata ruang agar lebih ramah bagi pelaku usaha. Penguatan Mall Pelayanan Publik (MPP) di sejumlah titik juga menjadi prioritas untuk memangkas rantai birokrasi.
Selain itu, reaktivasi Bandara Jember diproyeksikan sebagai kunci membuka konektivitas dan menarik arus modal masuk. Pemerintah daerah menilai akses transportasi udara akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Fawait juga menekankan pentingnya hubungan kerja dengan DPRD. Ia menyebut perbedaan pandangan sebagai bagian dari fungsi kontrol, bukan hambatan pembangunan. Target akhirnya tetap sama: meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di akhir refleksi, ia menyampaikan pesan personal tentang komitmennya memimpin daerah kelahiran. “Saya anak desa. Saya tinggalkan banyak hal untuk mengabdi di kampung sendiri. Amanah ini harus dijawab dengan kerja nyata,” katanya.
Refleksi satu tahun itu bukan sekadar laporan capaian, tetapi garis start menuju fase akselerasi pembangunan Jember dengan fokus pada stabilitas birokrasi, percepatan investasi, dan daya saing daerah yang lebih kuat.(meg/ADV)
