KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri telah menghabiskan dana sedikitnya Rp 18,9 milyar untuk penanganan Covid-19 hingga hari ini. Masih butuh ratusan milyar lagi untuk penanganan Covid-19 hingga bulan Juni mendatang.
Angka ini terkuak dalam rapat badan anggaran DPRD Kota Kediri dengan pemerintah daerah Kamis, 30 April 2020. Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar melalui Sekretaris Daerah Budwi Sunu menyampaikan laporan penggunaan dana penanggulangan Covid-19 kepada legislatif. “Saat ini anggaran yang sudah digunakan sebesar Rp 18,9 milyar. Itu termasuk bantuan sosial yang sudah disalurkan ke masyarakat melalui Dinas Sosial,” terang Budwi Sunu.
Pemerintah membagi alokasi tersebut ke dalam beberapa termin. Alokasi saat ini diperuntukkan hingga bulan Juni 2020, yang diperkirakan mencapai ratusan milyar rupiah. Apalagi diperkirakan saat ini puncak pandemi Covid-19 belum terjadi.
Ketua DPRD Kota Kediri, Agus Sunoto meminta pemerintah membuka secara gamblang peruntukkan dan penggunaan anggaran tersebut. Dewan akan mendukung langkah pemerintah untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 agar tidak merugikan masyarakat.
“Kami memberikan masukan pada eksekutif agar penanggulangan Covid-19 berjalan lancar. Kita utamakan membantu ekonomi masyarakat agar tidak jeblok, dengan skala prioritas pada kesehatan,” kata Agus Sunoto.
Ia memastikan DPRD Kota Kediri akan pro aktif mengawasi upaya penanggulangan Covid-19 yang dilakukan pemerintah, termasuk penggunaan anggarannya. Seluruh anggota DPRD juga akan mengawasi penyaluran bantuan sosial di daerah pemilihan masing-masing agar tepat sasaran.
Sementara itu untuk mengawal bantuan tepat sasaran, Pemkot kediri meluncurkan aplikasi cekbansos.kedirikota.go.id. Aplikasi berbasis website ini diluncurkan agar masyarakat Kota Kediri bisa mengecek NIK apakah bisa menerima bantuan uang dan sembako sebagai warga terdampak Covid-19 atau tidak. Selain itu warga juga bisa memantau siapa saja penerima bantuan sehingga terjamin tranparansinya.
“Jadi nanti warga secara mandiri bisa mengecek, apakah tetangganya yang dapat bantuan itu sudah menerima PKH atau bantuan lain dari pemerintah pusat atau belum. Karena kami mendengar ada pengaduan dari masyarakat adanya warga yang sudah mendapat PKH ternyata juga tetap mendapatkan sembako dan Kartu Sahabat dari APBD Kota Kediri,” jelas Abdullah Abu Bakar di Kantor Kelurahan Ngronggo, Jumat (1/5).
Dengan aplikasi ini, akan mempermudah kerja kelurahan karena sistem input datanya digital dan by NIK. Sistem ini tidak membutuhkan verifikasi lagi karena ketika data dimasukkan sudah akan muncul semua data dari nama yang bersangkutan, dan memastikan sudah menerima bantuan apa saja dari pemerintah. (*)
