Bacaini.ID, JOMBANG – Program Wifi Rakyat di desa yang menjadi program andalan Bupati Jombang Warsubi berhenti pada awal tahun 2026.
Mandeknya program Wifi Rakyat di desa-desa karena adanya masalah keterbatasan anggaran untuk langganan bulanan.
Salah satunya diungkapkan oleh Zainal Arifin, kepala desa Bandarkedungmulyo. Seluruh perangkat Wifi Rakyat di desa bahkan sudah ditarik pihak penyedia.
”Alatnya sudah diambil semua penyedia. Kami tidak ada penganggaran. Selain itu Dana Desa (DD) tahun ini juga turun. Tahun lalu masih gratis karena biayanya dari pemkab,” tuturnya Rabu (28/1/2026).
Baca Juga: Siapa Pengaku Bupati Jombang yang Minta Uang ke Dewan Pendidikan?
Sebelumnya pemerintah desa sempat mendapat tawaran skema biaya lanjutan Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta per bulan. Namun karena kondisi keuangan desa, tawaran itu tidak bisa diambil.
Menurut Zainal Arifin, meski program Wifi Rakyat tidak berlanjut, di desanya masih tersedia akses internet, yakni jaringan wifi yang ada sebelumnya, yang dibantu penyedia lokal warga desa.
“Masih ada di desa untuk fasilitas wifi bagi warga,” ujarnya.
Keluhan serupa diungkapkan Lastinah, Kades Asemgede. Program Wifi Rakyat tidak bisa berlanjut. Hanya saja perangkat di Desa Asemgede masih terpasang, belum ditarik pihak penyedia.
”Pembayarannya itu besar sekali, sehingga sekarang kita pakai wifi dari swasta,” kata Lastinah.
Diungkapkan kalau biaya internet dari pihak swasta bervariasi. Biaya tergantung kapasitas kuota internet. Mulai Rp 100 ribu hingga Rp 450 ribu per bulan.
Terkait keberlanjutan perangkat Wifi Rakyat, Lastinah mengaku masih menunggu kepastian. ”Kita belum tahu nanti bagaimana. Kendalanya ya di biaya bulanan itu saja,” tuturnya.
Menanggapi itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Agus Purnomo membantah adanya program Wifi Rakyat sebab merupakan program andalan bupati.
Dari hasil rapat koordinasi tidak ada penghentian layanan Wifi Rakyat. Seluruh jaringan dipastikan kembali aktif mulai kemarin.
“Intinya dipastikan mulai hari ini nyala dan pembiayaannya dari APBD, dibayari APBD,” ujar Agus Purnomo.
Sebelumnya sempat ada rencana pengalihan pembiayaan Wifi Rakyat melalui Program Desa Mantra. Sempat beredar surat edaran dari Dinas Kominfo terkait penyesuaian mekanisme pembiayaan.
Agus Purnomo mengatakan persoalan yang terjadi karena adanya miskomunikasi. Ia memastikan anggaran Desa Mantra tidak jadi dipakai untuk pembiayaan Wifi Rakyat. Pembiayaan langsung dari APBD.
“Ada miss pembiayaan Desa Mantra, padahal sudah dianggarkan. Kemarin menunggu perangkat administrasi seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga sempat mundur,” terangnya.
Penulis: Syailendra
Editor: Solichan Arif
