Setahun kemudian, Dasco bersama Saan Mustopa dan Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana Tbk atau Michelin Indonesia di Cikarang, setelah menerima laporan dugaan PHK massal. Seusai berdialog dengan manajemen, ia meminta penghentian sementara proses PHK dan mendorong perundingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada Juni 2026, ia kembali memfasilitasi koordinasi mitigasi PHK bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Forum itu membahas pemetaan perusahaan yang menghadapi risiko PHK beserta penyebabnya, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini.
Persoalan ketenagakerjaan di perusahaan teknologi pun masuk dalam perhatian tersebut. Pada 6 Juli 2026, Dasco mempertemukan Menteri Ketenagakerjaan dengan perwakilan TikTok–Tokopedia untuk membahas kabar PHK. Dalam forum itu, manajemen menyatakan bahwa yang berlangsung adalah penataan tenaga kerja dan perpindahan internal, sekaligus menjelaskan adanya pekerja yang mengambil paket kompensasi.
Forum tersebut memberi ruang bagi pemerintah untuk meminta penjelasan langsung kepada perusahaan. Klaim manajemen tetap memerlukan pengawasan, tetapi kekhawatiran pekerja telah dibawa ke hadapan pihak yang bertanggung jawab.
Jangkauan aspirasi yang diterima Dasco juga mencakup persoalan tanah dan pemerintahan desa.
Setelah menerima Koalisi Nasional Reforma Agraria pada Oktober 2025, ia menyampaikan dukungan DPR untuk mendorong pembentukan Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria. Dorongan itu berkaitan dengan berbagai konflik pertanahan lama yang belum terselesaikan.
Persoalan agraria kerap melibatkan banyak lembaga dan kepentingan. Karena itu, kemampuan mempertemukan pihak-pihak terkait menjadi penting. Usulan kelembagaan yang disampaikan Dasco menunjukkan upaya mencari jalur penanganan bagi masyarakat yang menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
Pada September 2026, ia juga menerima aspirasi kepala desa mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pertimbangan pembiayaannya. Dasco menyatakan masukan tersebut akan dikoordinasikan dengan kementerian serta pihak terkait. Posisi yang disampaikan masih berupa penerimaan dan pengkajian aspirasi, belum keputusan perubahan kebijakan.
Sementara itu, ketika gangguan distribusi elpiji tiga kilogram menyulitkan masyarakat pada Februari 2025, Dasco membawa keluhan warga kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan resmi Sekretariat Negara, komunikasi dan evaluasi tersebut diikuti instruksi Presiden agar pengecer kembali dapat berjualan sementara penertiban administrasi dilakukan bertahap.
Dalam peristiwa itu, hubungan antara aspirasi dan keputusan terlihat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Keluhan mengenai kebutuhan dapur diteruskan ke pusat pengambilan keputusan dan mendapat respons. Kecepatan komunikasi menjadi berarti ketika persoalan tidak dapat menunggu terlalu lama.
Dari pengemudi ojol, masyarakat Pati, guru, buruh, hingga kelompok yang memperjuangkan kepastian tanah, terdapat pola yang berulang dalam kiprah Dasco: menerima keluhan, membuka pertemuan, menghubungkan kewenangan, dan mendorong tindak lanjut.
Rangkaian tersebut dapat dibaca sebagai kekuatan utama ketokohannya. Dasco menggunakan kemampuan komunikasi dan akses politik untuk membawa berbagai kepentingan ke meja pembahasan. Dalam sistem pemerintahan yang melibatkan banyak lembaga, peran penghubung semacam ini dapat membantu mengurai kebuntuan.
Tanggung jawab berikutnya adalah memastikan proses itu menghasilkan manfaat yang bertahan. Pengemudi membutuhkan pembagian pendapatan yang adil, guru menunggu kepastian, buruh memerlukan perlindungan, dan masyarakat berhak menagih komitmen legislasi.
Pada usia ke-59, ketokohan Sufmi Dasco Ahmad menemukan maknanya dalam hubungan antara dua hal tersebut: kemampuan membuka jalan dan kesediaan mengawal hasilnya. Kepercayaan publik akan tumbuh setiap kali aspirasi yang diterimanya kembali kepada masyarakat dalam bentuk perubahan yang nyata.(DW/HTW)
