Bagi pengemudi ojek online, potongan aplikasi menentukan berapa banyak hasil kerja yang bisa dibawa pulang. Bagi guru honorer, kepastian status berarti kesempatan menata kehidupan dengan lebih tenang. Bagi buruh, kabar pemutusan hubungan kerja dapat mengubah seluruh rencana keluarga.
Persoalan-persoalan itu membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar dan mampu membawa keluhan kepada pihak yang berwenang menyelesaikannya. Dalam berbagai peristiwa tersebut, Sufmi Dasco Ahmad tampil mengambil peran penghubung.
Melalui audiensi, pertemuan dengan pemerintah, dialog bersama perusahaan, hingga koordinasi di parlemen, Dasco memperlihatkan corak kepemimpinan yang bertumpu pada kemampuan mempertemukan kepentingan. Pada momentum usia ke-59, jejak itu menjadi bagian penting untuk memahami ketokohannya: seorang politikus yang berulang kali hadir ketika aspirasi membutuhkan jalan menuju keputusan.
Salah satu contohnya terlihat dalam pengawalan penurunan potongan aplikator ojek online menjadi delapan persen.
Pada 23 Juni 2026, Dasco tampil bersama manajemen GoTo dan Grab setelah membicarakan penerapan komisi untuk layanan penumpang roda dua. Dalam forum tersebut, kedua perusahaan mengumumkan penerapan komisi delapan persen untuk GoRide dan GrabBike mulai 1 Juli 2026. Pemberitaan resmi DPR mengaitkan langkah itu dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026.
Di balik angka delapan persen terdapat persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan pengemudi. Mereka harus memperhitungkan bahan bakar, perawatan kendaraan, waktu menunggu pesanan, dan kebutuhan keluarga. Pembagian pendapatan menjadi titik penting dalam hubungan antara perusahaan platform dan orang-orang yang menjalankan layanannya di jalan.
Dalam proses tersebut, peran Dasco berada pada penyerapan aspirasi, pembicaraan dengan aplikator, serta pengawalan kebijakan bersama pemerintah. Penetapan Perpres merupakan kewenangan Presiden, sementara Dasco membantu menghubungkan tuntutan pengemudi dengan pembahasan dan tindak lanjut kelembagaan.
Pengawalan itu berlanjut ketika DPR dan pemerintah membahas penyempurnaan pengaturan transportasi daring. Pada Juli 2026, Dasco menyampaikan bahwa masukan Koalisi Ojol Nasional turut didengarkan dalam evaluasi skema pembagian pendapatan 92 persen untuk pengemudi dan delapan persen untuk aplikator. Sebulan kemudian, ia menjelaskan perkembangan finalisasi pembahasan yang mencakup angkutan orang, barang, dan makanan.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa kerja politik masih diperlukan setelah kebijakan diumumkan. Pelaksanaan membutuhkan kejelasan perhitungan, kesesuaian antaraturan, dan ruang bagi pengemudi untuk menyampaikan persoalan. Manfaatnya baru utuh apabila pendapatan yang diterima benar-benar membaik.
Dari kepentingan pekerja platform, kiprah Dasco bergerak ke tuntutan pemberantasan korupsi yang dibawa masyarakat Pati.
Pada 27 Agustus 2026, Dasco memimpin audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, termasuk Supriyono atau Botok. Bersama pimpinan DPR lainnya, ia menyampaikan komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Ia juga menyatakan akan memberikan salinan berita acara paripurna sebagai pegangan masyarakat dan membuka kesempatan penyampaian masukan lebih lanjut.
baca halaman selanjutnya……..
