Komitmen itu memperoleh bobot politik ketika Dasco menyatakan kesediaan mengundurkan diri apabila target tidak terpenuhi. Pernyataan tersebut menempatkan pertanggungjawaban jabatan dalam percakapan langsung dengan warga yang menuntut kepastian.
Bagi masyarakat, tenggat memberikan sesuatu yang dapat dikawal. Janji memiliki tanggal, sementara proses pembahasannya dapat terus ditanyakan. Hingga tulisan ini disusun pada 7 Oktober 2026, tenggat tersebut masih berada di depan. Pengesahan dan kualitas substansinya tetap menjadi pekerjaan yang harus dituntaskan.
Pertemuan itu memperlihatkan kemampuan Dasco membawa aspirasi kelompok masyarakat ke agenda nasional. Warga yang datang dari daerah memperoleh ruang untuk berbicara mengenai persoalan yang menyangkut kredibilitas parlemen dan kesungguhan negara memberantas kejahatan yang merugikan kepentingan publik.
Peran dalam merespons tuntutan masyarakat juga terlihat pada September 2025, ketika gelombang kritik dirumuskan dalam “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Setelah rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi, Dasco mengumumkan sejumlah keputusan, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota, moratorium kunjungan kerja luar negeri dengan pengecualian undangan kenegaraan, serta pemangkasan sejumlah fasilitas. Ia juga menyampaikan komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi.
Keputusan tersebut merupakan respons kelembagaan yang lahir dalam tekanan publik. Di dalamnya, Dasco mengambil peran menyampaikan hasil koordinasi dan menjelaskan langkah parlemen kepada masyarakat. Peristiwa ini memperlihatkan sisi lain dari kepemimpinan politik: kemampuan merespons koreksi ketika lembaga yang dipimpin sedang menjadi sasaran kritik.
Keterbukaan serupa dibutuhkan oleh kelompok yang persoalannya tidak selalu menjadi pusat perhatian. Salah satunya adalah guru taman kanak-kanak.
Pada 30 Juli 2026, Dasco menerima audiensi pengurus Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia–PGRI. Aspirasi yang dibawa mencakup kesejahteraan dan kepastian status, termasuk harapan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dasco menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Di balik urusan status kepegawaian terdapat pengabdian para pendidik yang mendampingi anak-anak pada tahap awal kehidupan. Membawa persoalan mereka ke pembahasan kelembagaan berarti memberi tempat bagi kebutuhan yang sering tertutup oleh riuh agenda politik lainnya.
Tentu, audiensi merupakan awal. Bagi guru, tindak lanjut yang berarti akan terlihat pada kepastian status, penghasilan, dan perlindungan profesi. Namun, tersedianya saluran kepada pengambil keputusan menjadi langkah penting untuk memperjuangkan perubahan itu.
Perhatian terhadap kepastian penghidupan juga menghubungkan kiprah Dasco di bidang pendidikan dengan keterlibatannya dalam persoalan buruh.
Pada November 2024, ia memimpin pertemuan pemerintah dan perwakilan pekerja untuk membahas pengupahan setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Pembicaraan diarahkan pada penetapan indeks upah dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja serta keberlangsungan usaha.
baca halaman selanjutnya……..
