Bacaini.id, SURABAYA – Pertamina Patra Niaga memastikan stok LPG dalam rantai distribusi Pertamina sampai dengan Pangkalan Resmi LPG 3kg dalam kondisi aman. Untuk itu pihaknya mengimbau agar masyarakat melakukan pembelian di Pangkalan Resmi Pertamina.
Menyikapi keluhan terkait sulitnya stok dan melambungnya harga LPG 3kg di tingkat pengecer atau toko kelontong yang sudah berada di luar kewenangan Pertamina, pihak Pertamina Patra Niaga untuk segera dilakukan pengawasan dan penertiban.
Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi mengatakan apabila pemda bersama unsur di daerah tidak bergerak cepat, pihaknya khawatir akan ada pihak-pihak yang sengaja membuat serta memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan.
“Masyarakat seharusnya tidak perlu resah, cara paling gampang membeli di Pangkalan Resmi Pertamina atau SPBU terdekat agar mendapatkan stok yang selalu tersedia dengan harga Rp16.000 sesuai HET yang ditetapkan Gubernur Jatim,” kata Ahad , Selasa, 20 Juni 2023.
Saat ini, di seluruh desa atau kelurahan di Jawa Timur minimal pasti terdapat satu pangkalan resmi LPG Pertamina. Menurutnya, sejak tahun 2017, Pertamina memiliki program One Village One Outlet (OVOO) LPG yang capaiannya sudah mencapai 100 persen.
“Capaian itu juga sudah sejak lama, sehingga tidak ada lagi alasan orang susah cari LPG susah, karena di desanya sudah pasti ada pangkalan,” imbuhnya.
Ahad menyebutkan, saat ini sudah ada sebanyak 39.931 pangkalan LPG 3kg di Jawa Timur. Sementara untuk stok LPG juga aman sebesar 24.377 Metrik Ton dengan konsumsi harian mencapai 4.673 Metrik Ton.
Dijelaskan bahwa Pangkalan LPG berfungsi melayani konsumen pada tingkat akhir, yaitu pengguna secara langsung. Analogi Pangkalan dan Pengecer adalah seperti SPBU dan Penjual Bensin Eceran.
“Sayangnya masih banyak warga mengeluh di level pengecer tidak ada tapi enggan ke pangkalan dengan alasan jaraknya jauh. Padahal di desanya terdapat pangkalan resmi dan stok selalu tersedia dengan harga HET,” ungkapnya.
Lebih lanut, Ahad menyampaikan, selain berharap agar dilakukan pengawasan kepada pengecer, pemda juga diharap lebih gencar melakukan sosialisasi konsumen LPG yang berhak dan tidak berhak sesuai amanat dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B2461/MG.05/DJM/2022.
“Masih banyak hotel, restoran, kafe ranah usaha dalam pengawasan pemda yang menggunakan LPG 3kg padahal bukan peruntukannya. Mereka membeli di pengecer dan mengambil hak masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Beberapa Pemda Sidak Langsung Ke Lapangan
Diketahui, peningkatan permintaan dan kekurangan stok LPG di level pengecer terjadi di Nganjuk beberapa waktu terakhir. Pemda setempat bersama dengan Pertamina langsung melakukan sidak pada minggu lalu.
Kegiatan diawali dengan pengecekan stok pangkalan LPG 3kg di Kelurahan Payaman Kecamatan Nganjuk, Kelurahan/Kecamatan Ngronggot dan dilanjutkan dengan sidak beberapa pelaku usaha.
Mewakili Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, Ahli Muda Pengujian Mutu Barang, Nanang Trisno mengatakan pasokan LPG 3kg dalam kondisi sangat aman.
“Kami imbau kepada masyarakat untuk membeli langsung ke Pangkalan LPG 3kg di masing-masing kelurahan atau desa. Ada lebih dari satu pangkalan,” ujar Nanang
Kegiatan serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang. Sidak dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang bersama Pertamina Rayon Malang Raya pada Jumat, 9 Juni 2023. Beberapa pangkalan gas LPG yang dikunjungi di antaranya pangkalan gas di kawasan Mergan hingga kawasan Kasin dan beberapa usaha kuliner di kawasan Jalan Bendungan Sutami.
Kabag Pisda Kota Malang, Eny Handayani menjelaskan dari hasil pemantauan, distribusi gas dari Pertamina ke Pangkalan Gas berjalan normal sesuai alokasi. Namun pihaknya masih menemukan LPG 3kg yang tidak sesuai peruntukan.
“Kami sudah melihat pangkalan di daerah Kasin dan Mergan terpantau cukup aman, tidak ada kelangkaan. Masing-masing pangkalan masih normal karena mendapatkan pasokan dari Pertamina, rata-rata setiap dua sampai tiga hari selalu mendapat 100 tabung,” ungkap Eny.
Atas kelangkaan beberapa waktu ini, Eny menduga adanya penjualan LPG 3kg yang tidak tepat sasaran di level pengecer. Perlu diketahui, LPG 3kg adalah LPG bersubsidi yang tidak dikonsumsi warga mampu, terlebih pengelola usaha dengan omzet lebih dari Rp1 Juta.
“Dalam sidak kemarin juga ditemukan beberapa usaha kuliner yang terpantau menggunakan LPG 3kg. Kami langsung memberi imbauan untuk mengganti penggunaannya,” imbuh Eny.
Penulis: Novira
