Poin Penting:
- Sri Harjono menilai konsep pertumbuhan ekonomi belum mampu menyejahterakan rakyat dan meminta pemerintah memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal.
- Sektor pertanian perlu dimodernisasi melalui pemanfaatan drone, traktor, mesin, dan sistem pengupahan agar menarik minat generasi muda.
- Sri Harjono mengusulkan pembatasan jabatan ketua partai politik, pembiayaan parpol melalui APBN, serta revitalisasi KPK untuk mengawasi aparat penegak hukum.
Bacaini.ID, SURABAYA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai belum mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, mantan Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Sri Harjono, mendorong pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan dengan memprioritaskan penciptaan lapangan kerja formal. Gagasan dan sekaligus kritik ekonomi Indonesia tersebut disampaikan dalam bedah buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara di Surabaya, Minggu (1/11/2026).
Pesan besar dalam buku setebal 187 halaman dan terbagi atas 16 bab itu disampaikan untuk para pemimpin nasional, presiden, ketua umum partai politik, para tokoh nasional dan masyarakat Indonesia. Yang pertama-tama dilakukan, kata Sri Harjono, pemerintah sebaiknya segera meninggalkan konsep pertumbuhan ekonomi dan beralih pada fokus pembangunan manusia seutuhnya.
“Secara spesifik pembangunan lapangan kerja formal untuk rakyat Indonesia,” kata Sri Harjono dalam acara bedah buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantaradi angkringan Banyu Milli Surabaya Minggu malam (1/11/2026).
Dihadiri sekitar 200-an orang, acara bedah buku Sri Harjono Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara dibuka dengan lantunan macapat dandang gula mantra weda. Hadir komunitas Brojo Wahni, sebuah paguyuban pelestari budaya keris yang berbasis di Surabaya. Hadir juga KH M. Jadul Maula yang menyampaikan materi bedah buku bersama Sri Harjono, penulisnya.
Menurut Sri Harjono, konsep pertumbuhan ekonomi sudah terbukti gagal membawa kesejahteraan rakyat. Juga tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Kendati demikian, sektor pendidikan diakuinya sudah relatif bagus. Namun di hilirnya, yakni lapangan kerja formal masih kurang, dan tergantung pada mekanisme pasar. Karenanya pemerintah harus mengintervensi.
“Sebagai bangsa, meski terdidik tapi kalau tidak punya duit, tidak punya pekerjaan menjadi tidak punya harga diri,” terang Sri Harjono.
Mengacu gagasan di dalam buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara, lapangan kerja formal merupakan masalah utama saat ini. Karenanya pemerintah sudah saatnya mengubah arah kebijakan ekonomi. Sri Harjono mendorong pemerintah memfokuskan kebijakan anggaran langsung pada penciptaan lapangan kerja formal.
Ia mencontohkan sektor pertanian yang saat ini tidak lagi diminati oleh kaum muda. Dengan konsep lapangan kerja formal, sektor pertanian akan dimodernisasi. Dalam pengelolaan lahan melibatkan drone, traktor, mesin, para petani digaji, dan itu akan menarik minat kaum muda. Kemudian koperasi dikelola dengan manajemen industri.
“Dalam konsep buku ini petani menjadi owner. Pemerintah harus campur tangan. Arah kita harus berubah,” tegasnya.
Kendati demikian, lanjutnya, perubahan arah kebijakan ekonomi tersebut harus senafas dengan reformasi politik dan hukum. Dalam bukunya Sri Harjono mengusulkan pembatasan jabatan ketua partai politik di semua level, pusat hingga ke daerah. Juga diusulkan adanya pembiayaan parpol oleh APBN.
Sementara di sektor hukum diperlukan revitalisasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mengembalikan KPK menjadi lembaga superbodi dengan fokus pada pengawasan aparat penegak hukum, yakni lembaga kejaksaan dan kepolisian. “Reformasi hukum dan politik juga harus jalan. Karena ini satu nafas,” pungkasnya.
Profil Sri Harjono, Mantan Tim Ahli Wantimpres RI
Lahir 14 April 1971 di Klaten Jawa Tengah, Sri Harjono merupakan mantan Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) periode 2020-2023.
Sri Harjono menempuh pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri Kedung Ampel, SMP Negeri 1 Cawas dan SMAN 1 Klaten. Pada tahun 1989 kuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantarayang diluncurkan 1 Oktober 2026 di UGM Yogyakarta merupakan buku ketiganya. Sebelumnya ia melahirkan buku Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara (2025) dan buku Evaluasi Kebijakan Industri Otomotif Indonesia pada Februari 2026.
Saat ini Sri Harjono menjabat sebagai Ketua Umum Paguyuban Pembaharuan Nusantara. (sa/edt)
