Poin Penting:
- Sri Harjono menawarkan pembatasan masa jabatan ketua partai politik di tingkat pusat hingga daerah untuk mengakhiri feodalisme politik.
- Buku tersebut juga mengusulkan pembiayaan parpol oleh negara, pembangunan ekonomi berbasis penciptaan lapangan kerja formal, serta penguatan pengawasan KPK.
- Buku setebal 187 halaman itu akan dibedah di Surabaya pada 1 November 2026 setelah diluncurkan di UGM Yogyakarta pada 1 Oktober 2026.
Bacaini.ID, SURABAYA – Kekuasaan ketua partai politik yang terlalu lama dinilai menjadi salah satu penyebab tumbuhnya feodalisme di tubuh parpol Indonesia. Untuk mengubah kondisi tersebut, Sri Harjono menawarkan pembatasan masa jabatan ketua partai politik, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Gagasan reformasi partai politik ini dituangkan dalam buku Membangun Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara, buku terbarunya yang akan dibedah di Surabaya pada 1 November 2026.
Buku setebal 187 halaman dan terbagi atas 16 bab tersebut berisi koreksi terhadap kebijakan yang telah berjalan sekaligus solusi untuk Indonesia ke depan. Dijelaskan bagaimana berhentinya sirkulasi kepemimpinan parpol akibat ‘feodalisme politik’ menjadi salah satu akar penyebab tidak efisiennya sistem meritokrasi di Indonesia, yang secara pararel meluas ke birokrasi pemerintahan.
Sri Harjono merupakan mantan Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020-2023. Membangun Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara merupakan buku ketiganya. Dikerjakan selama delapan bulan dan diluncurkan pertama kali pada 1 Oktober 2026 di UGM Yogyakarta, gagasan dalam buku tersebut akan dimulai dibedah di Jawa Timur.
Dalam buku ketiganya tersebut, sumber dana parpol diblejeti. Tingginya pembiayaan partai politik atau biaya mengurus parpol, praktik mahar politik atau money politik yang mencederai demokrasi, serta perburuan parpol terhadap sumber keuangan yang ujung-ujungnya berimbas pada APBN, diulas mendalam dengan berbasis data. Sri Harjono ingin mengakhiri semua itu dengan menawarkan pembiayaan parpol oleh pemerintah atau negara.
Sementara pada pembangunan ekonomi Indonesia, ia mengkritik konsep pertumbuhan ekonomi yang menurutnya telah gagal dan sebaiknya dihentikan. Sejak era reformasi, pembangunan dengan fokus pertumbuhan ekonomi terbukti tidak memberi kesejahteraan bagi rakyat secara luas. Penguasaan akan uang dan tanah tetap tidak merata. Klaim pertumbuhan ekonomi setiap tahun juga tidak berbanding lurus dengan luasnya kesempatan kerja.
Buku Membangun Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara menawarkan konsep pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja formal, siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi negaranya, diusulkan untuk menjalankan itu. Sri Harjono mengklaim gagasannya tersebut untuk memperjuangkan masa depan Gen Z di Indonesia.
Sementara pada sektor hukum, buku Membangun Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara mengusulkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga superbody untuk dikembalikan. Namun fokus KPK lebih pada pengawasan terhadap aparat penegak hukum lembaga kepolisian dan kejaksaan.
Saat peluncuran buku di Yogyakarta, Sri Harjono mengingatkan kalau Indonesia adalah Nusantara baru yang pernah memiliki sejarah kebesaran dan kejayaaan di masa silam. Diharapkan kejayaan dan kebesaran tersebut akan kembali pada Indonesia emas 2045.
“Indonesia adalah Nusantara baru yang pernah memiliki kejayaan dan kebesaran di masa silam,” katanya saat acara peluncuran buku Membangun Indonesia Untuk Kejayaan Nusantara. (sa/edt)
