Bacaini.ID, TRENGGALEK – Seorang pensiunan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Trenggalek Jawa Timur berurusan dengan hukum lantaran diduga menyelewengkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai ratusan juta.
Pensiunan ASN berinisial RG (58) itu ditahan. Yang bersangkutan diketahui pernah menjabat bendahara BOS di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Trenggalek. Kasus dugaan korupsi diduga terjadi pada pengelolaan anggaran BOS tahun 2017-2019.
Pengelolaan dana diduga telah menyalahi juknis (petunjuk tekhnis) yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin mengatakan total dana BOS yang diterima lembaga sekolah selama tiga tahun mencapai Rp. 2.505.800.000.
“Rinciannya, tahun 2017 sebesar Rp 848.000.000, tahun 2018 sebesar Rp. 845.800.000, dan tahun 2019 sebesar Rp. 812.000.000,” ujar Zainul Abidin kepada wartawan Selasa (30/7/2024).
“Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan dana senilai Rp. 514.300.551,79,” tambahnya.
Dalam pemeriksaan terungkap sejumlah bukti dugaan penyelewengan. Di antaranya dokumen surat pertanggungjawaban keuangan yang tidak didukung bukti pendukung sah.
Kemudian diduga terjadi markup harga, serta dokumen bukti pendukung yang diduga fiktif.
RG diduga melakukan markup harga pada pembelian barang dari beberapa penyedia, membuat kuitansi fiktif, serta memalsukan tanda tangan dalam daftar penerimaan honorarium.
“Sebagian nota ditandatangani dan distempel sendiri oleh RG, serta sebagian lainnya dimintakan kembali ke toko penyedia,” jelasnya.
Dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang meliputi meliputi seperangkat komputer, alat tulis seperti penggaris, perforator, sisa kwitansi, alat staples, tipe x, penjepit kertas, dan bolpoin.
Kemudian pensil, dan sisa pembatas kertas. Barang-barang tersebut diduga digunakan untuk mendukung kegiatan dugaan korupsi yang dilakukan oleh RG.
“Kasus ini telah merugikan keuangan negara. Akibatnya, program pemerintah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional tidak tercapai di SMP,” imbuhnya.
Dalam kasus ini pelaku RG dijerat pasal UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.
Penulis: Aby Kurniawan
Editor: Solichan Arif
