Bacaini.ID, JAKARTA – Petani sebagai poros ketahanan pangan yang harus sejahtera terasa kontradiktif. Kalimat pertama berbicara tentang fungsi, sementara kalimat kedua berbicara tentang nasib.
Sejarah pertanian Indonesia membuktikan sebuah negara bisa sangat berhasil pada yang pertama sambil gagal total pada yang kedua. Petani bisa memberi makan 280 juta orang dan tetap pulang sebagai orang miskin.
Kabar baiknya memang ada. Nilai Tukar Petani nasional pada September 2026 mencapai 131,11, naik 1,49 persen dari bulan sebelumnya, didorong kenaikan harga yang diterima petani sebesar 1,93 persen. Pada Mei 2026, subsektor hortikultura bahkan melonjak 7,08 persen berkat harga bawang merah, cabai, dan tomat. Tapi NTP hanyalah rasio harga, bukan ukuran pendapatan riil. Survei Pertanian Terintegrasi BPS mencatat rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil cuma Rp5,23 juta setahun, sekitar Rp436 ribu sebulan. Petani skala kecil ini bukan kelompok kecil karena mencakup 72,19 persen dari seluruh petani Indonesia.
Struktur lahannya juga memburuk. Sensus Pertanian 2023 mencatat jumlah petani gurem, pemilik lahan di bawah 0,5 hektare, melonjak dari 14,25 juta rumah tangga pada 2013 menjadi 16,89 juta pada 2023, dengan proporsi naik dari 55,33 menjadi 60,84 persen. Sensus yang sama menunjukkan sekitar 58 persen petani kini berusia di atas 45 tahun, sementara proporsi petani muda usia 25 hingga 34 tahun justru menurun. Lahan yang terus menyempit dan petani yang terus menua adalah sinyal bahwa profesi ini kehilangan daya tarik ekonominya, tepat ketika kita menyebutnya sebagai tulang punggung ketahanan nasional.
Era VUCA menaikkan taruhannya. BPS memproyeksikan luas panen padi pada September hingga November 2026 turun 12,97 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan produksi padi turun hampir 12 persen. Ketahanan pangan di zaman yang tidak menentu ini tidak lagi datang dari volume produksi semata, melainkan dari ketangguhan sistem dan dari petani yang punya bantalan finansial untuk bertahan melewati satu musim buruk. Petani miskin terlalu rapuh untuk menjadi poros ketahanan. Satu kali banjir atau harga anjlok cukup membuatnya menjual lahan.
Di titik inilah orang biasanya menunjuk Belanda, negara seluas Maryland yang menjadi eksportir produk pertanian terbesar kedua di dunia dengan nilai perdagangan lebih dari 140 miliar dolar AS pada 2024. Tapi kesalahan terbesar dalam membaca Belanda adalah mengira rahasianya ada pada rumah kaca. Rumah kaca itu akibat, bukan sebab. Yang membuatnya mungkin berdiri adalah tiga hal yang jauh lebih membosankan untuk diceritakan.
Riset pertanian Belanda sudah dirintis sejak tahun 1840an, dengan stasiun percobaan yang justru berlokasi di lahan petani sendiri dan pengelolaannya melibatkan petani langsung, sehingga arah risetnya selalu menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Koperasi pertanian menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar, mengorganisasi input, kredit, hingga penjualan hasil panen [6]. Bank agribisnis raksasa Rabobank sendiri lahir pada 1890 justru dari keresahan petani yang kesulitan mengakses kredit, lalu mereka mendirikan bank koperasi sendiri. Petani Belanda bisa membeli teknologi mahal bukan karena lebih dulu kaya, melainkan karena punya lembaga keuangan milik mereka sendiri.
Bahan baku untuk jalan serupa sebenarnya sudah dimiliki Indonesia. Sektor hortikultura mencatat nilai ekonomi sekitar Rp324,9 triliun pada 2025, menyumbang 13,65 persen terhadap PDB pertanian, dengan 9,62 juta pelaku usaha dan 569 jenis komoditas yang bisa dikembangkan. Tapi di sektor inilah juga letak kebocoran paling nyata. Produk yang dijual petani seharga Rp10.000 bisa mencapai Rp40.000 di tangan konsumen, sebagian besar karena susut hasil dan panjangnya rantai pasok. Nilai berlipat empat tercipta setelah produk meninggalkan tangan petani, dan petani tidak memegang satu bagian pun darinya. Ini bukan soal gagal menanam, melainkan gagal memiliki apa yang terjadi setelah panen, persis kebalikan dari model koperasi Belanda yang memastikan nilai tambah mengalir balik ke petani.
Maka jalan ke depan sebaiknya berhenti menyamakan swasembada dengan kesejahteraan, karena produksi tinggi dengan harga gabah rendah hanyalah subsidi tersembunyi dari petani untuk konsumen kota. Negara perlu mendorong lahirnya kelembagaan ekonomi petani yang benar-benar dimiliki petani, bukan sekadar kelompok tani administratif yang hidup dari proyek musiman. Riset pertanian juga harus diubah menjadi demand-led, ditentukan bersama petani dan diuji langsung di lahan mereka, mengingat 89,54 persen lahan pertanian Indonesia masih berada di bawah standar produktivitas berkelanjutan.
Yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa dengan 16,89 juta rumah tangga menggarap kurang dari 0,5 hektare, jawabannya kemungkinan besar bukan konsolidasi kepemilikan lahan, melainkan konsolidasi pengelolaan lewat koperasi dan korporasi petani. Dan jangan pernah memulai dari rumah kaca, sebab teknologi tanpa kelembagaan hanya akan jadi monumen yang berkarat.
Petani Indonesia tidak ditakdirkan miskin. Pendapatan Rp5,23 juta setahun bukan konsekuensi dari tanah atau iklim, melainkan konsekuensi dari struktur yang dibangun manusia, dan karena itu bisa diubah oleh manusia juga. Di era yang penuh ketidakpastian ini, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani sebenarnya adalah satu tujuan yang sama, karena hanya petani dengan cadangan finansial yang mampu bertahan melewati musim tak terduga dan tetap memilih bertani ketika anaknya punya pilihan lain. Ketahanan pangan yang dibangun di atas kemiskinan petani bukanlah ketahanan, melainkan sekadar penundaan.
Penulis: Danny Wibisono*
*)Kepala Litbang Bacaini.ID
