Bacaini.ID, KEDIRI – Aksi bagi-bagi telur secara gratis oleh peternak ayam di Kabupaten Blitar, Senin, 1 Juni 2026, menjadi puncak kemarahan mereka. Bagaimana tidak, harga jual telur anjlok di bawah Harga Acuan Pemerintah (HAP).
“Sampai detik ini harga telur tidak baik-baik saja,” kata Bupati Blitar Rijanto di tengah aksi protes para peternak ayam petelur di daerahnya.
Industri industri perunggasan Indonesia sedang terpuruk. Bukan hanya karena surplus produksi, melainkan praktik oligarki yang menguasai rantai usaha ayam dari hulu ke hilir. Korporasi besar dan jaringan tengkulak tampil sebagai pengendali. Pemerintah seperti tak berdaya sebagai regulator. Sementara peternak rakyat dan masyarakat menjadi korban dari ketidakadilan tata niaga.
Industri ayam di Indonesia telah lama dikuasai oleh segelintir korporasi yang menjalankan integrasi vertikal. Mereka menguasai pakan, bibit, hingga distribusi telur. Dengan posisi dominan, harga di tingkat peternak rakyat bisa ditekan sesuka hati.
Kekuatan korporasi ini bukan hanya soal modal, tetapi juga akses kebijakan. Ketika pemerintah menetapkan Harga Acuan Pemerintah (HAP) Rp26.500/kg, kenyataannya harga di kandang jatuh hingga Rp21.000/kg. Korporasi tetap bertahan, sementara peternak kecil merugi.
Harga Dikendalikan Tengkulak
Di tingkat lokal, tengkulak menjadi aktor yang paling nyata menekan peternak. Mereka membeli telur dengan harga rendah dari peternak yang butuh uang cepat, lalu menjual dengan margin besar ke pasar. Konsumen tidak pernah benar-benar menikmati harga murah, sementara keuntungan terkonsentrasi di tangan middleman.
“Telur kami dibeli murah, tapi di pasar tetap mahal. Kami yang rugi, tengkulak yang untung,” keluh seorang peternak di Blitar.
Pemerintah yang hadir sebagai pemegang regulasi berdiri tanpa gigi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai solusi penyerap produksi justru tidak berjalan maksimal. Stok telur menumpuk, distribusi ke sekolah tidak konsisten, bahkan muncul keluhan anak-anak yang bosan makan telur setiap hari.
Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, kebijakan harga acuan hanya menjadi angka di atas kertas. Oligarki tetap bebas memainkan pasar.
Peternak rakyat, yang sesungguhnya menyumbang hampir seluruh produksi telur nasional, kini berada di ujung tanduk. Mereka menanggung kerugian akibat harga jual di bawah biaya produksi.
Banyak peternak terpaksa menutup kandang. Hal ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian keluarga dan terganggunya ketahanan pangan lokal.
Masyarakat Menanggung Dampak Sosial
Ketika peternak kecil tersingkir, masyarakat luas ikut menanggung akibat. Harga telur di pasar tetap tinggi, sehingga konsumen tidak menikmati keadilan harga.
Ketahanan pangan terganggu karena produksi rakyat melemah. Dan yang paling tragis, lapangan kerja hilang memperburuk kondisi sosial-ekonomi desa.
Praktik oligarki dalam rantai usaha ayam sudah menadi ancaman terhadap keadilan ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Ketika segelintir pemain menguasai rantai pasok, masyarakat kehilangan akses pada harga wajar. Sementara peternak kecil kehilangan mata pencaharian.
Penulis: Hari Tri Wasono
