Kita hidup pada zaman ketika hampir semua aktivitas bisa menjadi konten. Makan bisa menjadi konten, ngopi bisa menjadi konten, bertemu warga bisa menjadi konten, memeriksa jalan rusak bisa menjadi konten, dan tentu saja, menarik becak juga bisa menjadi konten.
Ini bukan tuduhan bahwa semua aktivitas tersebut palsu. Sebab tidak ada yang bisa mengetahui niat seseorang hanya dari sebuah video berdurasi beberapa detik.
baca ini: Strategi PSI Menjadikan Jawa Timur Kandang Gajah
Tetapi ada satu hal yang sulit dibantah, ketika sebuah aktivitas dipilih untuk direkam dan disebarkan, aktivitas itu telah berubah menjadi komunikasi publik. Apalagi jika yang melakukannya adalah politisi.
Maka persoalannya bukan lagi sekadar apakah ia benar-benar bisa menarik becak. Tetapi apa yang ingin dikomunikasikan melalui adegan itu?
Inilah perbedaan politik zaman dulu dengan politik di era media sosial. Dulu politisi mungkin cukup datang ke pasar. Sekarang kedatangan itu harus punya gambar.
Dulu bertemu tukang becak adalah peristiwa biasa. Sekarang peristiwa itu bisa menjadi video berdurasi 30 detik, diberi musik, diberi teks, lalu beredar ke ribuan ponsel.
Politik akhirnya tidak hanya membutuhkan tindakan, tetapi juga visualisasi tindakan.
Persoalannya adalah, tukang becak tidak sedang membuat konten. Sementara politisi berharap bisa mendapatkan gambar tentang perjuangan rakyat dengan menarik becak. Rakyat tetap menjalani perjuangannya setelah kamera dimatikan.
Karena itu, ukuran kedekatan seorang politisi dengan tukang becak seharusnya tidak berhenti pada berapa jauh ia mampu mengayuh becak. Tetapi apa yang ia lakukan setelah turun dari becak?
Apakah ia memahami persoalan pengemudi becak? Apakah ia mengetahui berapa rata-rata penghasilan mereka? Bagaimana perlindungan sosial mereka? Bagaimana masa depan profesi tersebut ketika transportasi online semakin berkembang? Dan kalau suatu saat memiliki kekuasaan, kebijakan apa yang akan dibuat untuk mereka?
Di situlah empati berubah menjadi kebijakan.(htw/edt)
