Relawan Bukan Tameng Terakhir
Lebih dari separuh personel penanganan karhutla Kalteng adalah relawan, yakni 5.303 dari 10.700 orang. Kementerian Kehutanan pun mendorong pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA). Pelibatan masyarakat itu tepat, tetapi relawan bukan tameng terakhir negara. Mereka bekerja di gambut dan hutan yang sulit diakses, di tengah keterbatasan air akibat kemarau, tantangan yang diakui Manggala Agni di Kalimantan, yang kini mengembangkan sumur bor sebagai sumber air alternatif. Pemimpin yang baik memastikan relawan memiliki alat pelindung, logistik, pelatihan, dan dukungan cepat dari petugas profesional. Ketika relawan menarik diri dan meminta bantuan, itu alarm bahwa dukungan belum cukup.
Hak Warga atas Udara Bersih
Di balik angka hotspot ada warga yang bernapas dengan ISPU 414 dan puluhan ribu penderita ISPA. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah kota memang bergerak, misalnya dengan mengundur jam masuk sekolah, tetapi ketika udara berada pada kategori berbahaya, langkah itu perlu dikaji lagi apakah cukup. Kepemimpinan yang berpihak pada warga memastikan informasi kualitas udara yang jelas dan mudah diakses, pembagian masker, tempat singgah bebas asap bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, serta keputusan tegas terkait kegiatan belajar-mengajar. Udara bersih adalah hak warga, bukan bonus yang datang setelah api padam.
Dari Pemadam Kebakaran Menjadi Pencegah
Karhutla di lahan gambut Kalteng berulang setiap kemarau panjang. Pola memadamkan saat api sudah besar harus diganti dengan pencegahan struktural: menjaga kebasahan gambut, memperbanyak infrastruktur air seperti sumur bor di titik rawan, memperkuat patroli dan deteksi dini berbasis data hotspot hingga tingkat desa, serta menegakkan hukum secara transparan terhadap pembakar lahan, baik perorangan maupun korporasi. Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan tengah menyelidiki 19 perusahaan di tujuh provinsi yang konsesinya terbakar. Publik berhak tahu apakah dan bagaimana penegakan hukum itu menjangkau Kalteng. Akuntabilitas juga berarti evaluasi terbuka: setelah api padam, pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan apa yang berhasil, apa yang terlambat, dan siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan itu.
Ukuran yang Sesungguhnya
Status siaga darurat Kalimantan Tengah berlaku hingga 31 Oktober 2026. Warga tidak menunggu perpanjangan status, melainkan hilangnya asap. Kepemimpinan pemerintahan pada akhirnya diuji bukan oleh banyaknya surat keputusan dan rapat koordinasi, melainkan oleh hal sederhana: seberapa cepat api padam dan seberapa cepat warga kembali bisa bernapas lega. Dari Palangka Raya hingga Pangkalan Bun, ujian itu sedang berlangsung hari ini.
Penulis: Nadya*
*)Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
