Status Darurat yang Belum Menjelma Kesiapan
Kalteng tidak kekurangan peringatan maupun status. Pemprov menetapkan siaga darurat karhutla sejak 26 Mei hingga 31 Oktober 2026, lalu status tanggap darurat provinsi pada 31 Agustus hingga 29 September. Pada 23 Agustus, Gubernur Agustiar Sabran melaporkan kepada Presiden bahwa 10.700 personel disiagakan, termasuk 5.303 relawan, dan mengusulkan percepatan penambahan hingga tujuh helikopter water bombing di Sampit dan Pangkalan Bun untuk menjangkau wilayah barat provinsi. Sebelumnya, pada 11 Agustus, sang gubernur turun langsung ke lokasi kebakaran di Tumbang Nusa, Pulang Pisau. Langkah-langkah itu patut diapresiasi.
Namun, Good News From Indonesia mencatat bahwa Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng baru mengeluarkan surat tertanggal 11 September yang meminta sebuah helikopter Super Puma sudah berada di Pangkalan Bun paling lambat keesokan harinya. Tenggat sesingkat itu setidaknya mengesankan bahwa keputusan penting diambil ketika api sudah mengancam, bukan sebelumnya. Kawasan TNTP sendiri sudah dikhawatirkan dalam rapat koordinasi 11 September, tetapi pada 11 Oktober relawan di sana masih harus berteriak meminta helikopter.
Tentu operasi udara bukan satu-satunya jawaban, dan lapangan tidak sesederhana itu. Jarak pandang di bawah 2.000 meter dilaporkan menghambat pemadaman udara di Kotawaringin Barat. Kepala BNPB sendiri menegaskan bahwa water bombing paling efektif ketika api masih kecil di lokasi sulit dijangkau, dan hampir tak berguna ketika api sudah membesar. Di sinilah pelajaran kepemimpinannya: jendela emas pemadaman ada di awal. Data Palangka Raya memperlihatkan kebakaran melonjak dari 109 menjadi 298 kejadian hanya dalam beberapa pekan, justru ketika status siaga sudah berlaku. Pemimpin yang antisipatif menempatkan personel, peralatan, dan sumber air sebelum titik api menjadi kobaran.
Satu Komando di Tengah Banyak Status
Per 5 September, BNPB mencatat sedikitnya sebelas kabupaten/kota di Kalteng memiliki status penanganan karhutla masing-masing, di antaranya Kotawaringin Timur, Kapuas, Palangka Raya, Kotawaringin Barat, dan Barito Selatan. Banyaknya status mencerminkan luasnya sebaran api, tetapi juga berisiko memecah komando. TNTP adalah kawasan konservasi nasional, sehingga penanganannya tidak bisa dibebankan semata kepada pemerintah kabupaten. Ketika bupati harus terbuka meminta pusat turun langsung dan DPRD setempat mengaku berupaya berkoordinasi demi langkah konkret, itu mengisyaratkan rantai komando di lapangan belum berjalan semulus yang dibayangkan.
Pusat sendiri tidak diam. Kementerian Kehutanan melaporkan operasi darat dan udara, verifikasi langsung terhadap titik panas di Kalteng, dan 61 armada udara yang disiagakan secara nasional pada 3 Oktober. Persoalannya bukan ada atau tidaknya sumber daya di atas kertas, melainkan seberapa cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi sumber daya itu sampai ke titik api yang paling kritis. Pemimpin yang baik menetapkan satu komando yang jelas, satu data yang dipakai bersama, dan satu pengambil keputusan yang bisa dimintai pertanggungjawaban.
baca halaman selanjutnya…………
