Bacaini.ID, JOMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Persetujuan tersebut disahkan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi pada Rabu (11/11/2026).
Meskipun seluruh fraksi memberikan lampu hijau, persetujuan Raperda APBD 2027 ini diiringi sejumlah catatan kritis dari legislatif. DPRD soroti proyeksi defisit anggaran yang mencapai Rp66,617 miliar, tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap pemerintah pusat, hingga mendesaknya pemerataan pembangunan di tingkat desa.
Postur Anggaran dan Ketergantungan Fiskal
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,318 triliun, sedangkan belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,385 triliun. Selisih tersebut menyebabkan defisit anggaran sekitar Rp66,617 miliar yang harus ditutup melalui pembiayaan daerah.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jombang diproyeksikan hanya sebesar Rp764,83 miliar (32,91 persen), sementara dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi dengan nilai mencapai Rp2,318 triliun (66,99 persen).
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Fraksi PDI Perjuangan. Perwakilan fraksi, Ama Siswanto, menilai tingginya ketergantungan dana pusat harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
”Angka tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Jombang masih sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Namun, ketergantungan yang terlalu besar harus menjadi alarm bagi kita semua,” ujar Ama.
Ia menambahkan, peningkatan PAD harus ditempuh lewat digitalisasi pemungutan pajak/retribusi, optimalisasi aset daerah, serta penguatan BUMD tanpa membebani masyarakat.
Sorotan terhadap pembiayaan defisit juga disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB). Juru bicara FPKB, Mohamad Fauzan, mendesak pemkab untuk memperhitungkan proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 secara realistis guna menutup defisit Rp66,6 miliar tersebut.
”Jangan sampai proyeksi SiLPA yang tidak sesuai dengan realisasi justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan APBD 2027 dan mengganggu keberlanjutan program pembangunan daerah,” tegas Fauzan.
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Rahmad Agung Saputra menekankan pentingnya alokasi bantuan keuangan daerah hingga ke tingkat RT dan RW.
Agung mendorong agar pembangunan tidak hanya fokus pada proyek besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar warga seperti saluran drainase, penanganan sampah, perbaikan jalan kampung, serta pembinaan UMKM desa.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menyampaikan bahwa tuntasnya pembahasan ini menjadi langkah awal bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera bersiap. Ia berharap begitu Raperda disahkan menjadi Perda, seluruh OPD dapat menjalankan program-program 2027 secara optimal dan tepat sasaran.(ADV)
