Bacaini.id, KEDIRI – Lalu lintas ternak di Kabupaten Kediri diperketat dan harus melewati screening petugas kesehatan. Hal itu dilakukan untuk bisa mengantongi surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.
Aturan tata niaga ternak itu dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri dalam situasi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) saat ini. Dikeluarkannya SKKH itu pula, sebagai bentuk jaminan kesehatan hewan ternak yang mau keluar atau masuk wilayah lain.
Kepala DKPP Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengatakan aturan tersbut berdasarkan dari arahan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana.
“Sesuai arahan Mas Dhito, kita keluarkan aturan itu untuk memberikan solusi kepada peternak di masa PMK ini serta memberikan jaminan bahwa hewan ternak yang diperjual belikan dalam kondisi sehat,” kata Tutik, Jumat, 17 Juni 2022.
Sebelum dikeluarkannya aturan tata niaga hewan ternak itu, transaksi jual beli hewan masih bebas. Sehingga, penyebaran kasus PMK di Kabupaten Kediri terjadi lebih cepat dan masif. Setidaknya hingga saat ini terdapat 1.726 kasus PMK.
Menurut Tutik, menyikapi penyebaran PMK itu, sebelumnya Mas Dhito telah melakukan kebijakan penutupan sementara pasar hewan. Menyusul penutupan pasar hewan itu, untuk menjaga lalu lintas hewan bisa tetap berjalan, terlebih mendekati Idul Adha, maka dikeluarkan SOP tata niaga ternak.
“Ini upaya kami untuk tracing sekaligus meminimalisir penularan,” imbuhnya.
Adapun SOP tata niaga yang diatur, mulai dari keluar masuk hewan antar desa, kecamatan, Kabupaten dalam provinsi, maupun antar provinsi. Secara garis besar, pemohon diharuskan melapor kepada gugus tugas di desa atau kecamatan untuk diteruskan kepada petugas teknis peternakan untuk dilakukan pemeriksaan.
SKKH akan diberikan jika hewan ternak dinyatakan sehat, begitu pula sebaliknya, hewan yang sakit akan segera ditindaklanjuti dengan pengobatan yang tentu saja juga dikawal secara langsung oleh petugas kesehatan.
Berbeda dengan tingkat desa atau kecamatan, SOP keluar masuk ternak antar kabupaten, permohonan rekomendasi ditujukan kepada DKPP. Sedang antar provinsi rekomendasi ditujukan ke Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur baru kemudian ke kantor pelayanan perizinan di provinsi untuk diteruskan ke DKPP Kabupaten Kediri.
“Sejauh ini, sudah mulai banyak warga yang mengurus SKKH, bahkan kemarin masuk surat rekomendasi dari Surabaya, peternak kita mau kirim 100 ekor sapi ke sana,” tandasnya.(ADV)
