Dinas PUPR Beberkan “Dosa” Kontraktor Alun-Alun Kota Kediri

Bacaini.id, KEDIRI – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Kediri membeberkan kesalahan PT Surya Graha Utama – KSO Sidoarjo dalam mengerjakan proyek alun-alun.

Kepala Dinas PUPR, Endang Kartika Sari mengatakan PT Surya Graha Utama terbukti tidak bisa memenuhi janji untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. “Sebelum menerbitkan surat peringatan (SP) kedua, sudah ada penerbitan SP kesatu yang dilanjutkan dengan rapat pembuktian. Kontraktor juga menjelaskan alasan keterlambatan,” kata Endang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi A, B, dan C DPRD Kota Kediri, Rabu, 23 November 2023.

Sampai pada rapat pembuktian ketiga dilakukan, PT Surya Graha Utama ternyata tak kunjung bisa menyelesaikan pekerjaan. Sesuai komitmen, sebelum tanggal 5 November 2023, keterlambatan pekerjaan tidak boleh lebih dari 5 persen. Hingga akhirnya Dinas PUPR menerbitkan surat peringatan ketiga, yang dilanjutkan dengan pertemuan untuk membahas putus kontrak.

Evaluasi terhadap hasil pekerjaan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas PUPR, tetapi melibatkan juga pihak ketiga yang memiliki kemampuan profesional. Hasilnya, diketahui jika progress pembangunan alun-alun mencapai 88 persen.

Kualitas beton tidak seusai.....

Namun persoalan muncul ketika hasil tes beton bangunan itu tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan. Kekurangan itulah yang kemudian mengurangi capaian kerja menjadi tinggal 72 persen. Sehingga dinas PUPR mengambil langkah hendak memutus kontrak dengan PT Surya Grama Utama.

Komisaris PT Surya Grha Utama, Ir. Bambang Srilukmono, mengatakan Dinas PUPR terkesan lupa adanya poin tentang status progress beton bertulang, Menurut Bambang, perbaikan beton dan sistem pembayaran pekerjaan beton yang tidak memenuhi persyaratan akan diperhitungkan kembali dalam pembahasan tanggal 20 November pada saat pemaparan tim tenaga ahli kontruksi.

“Pihak PUPR Kota Kediri sepeti melupakan poin yang terakhir. Disini seharusnya ada pemaparan tim ahli tanggal 20 November kemarin, tetapi PUPR menolak itu. Sebenarnya jika nanti memang diminta ada perbaikan, kita juga siap,” kata Bambang.

Asisten 2 Pemkot Kediri, Fery Djatmiko akan berusaha menempuh proses musyawarah mufakat untuk menyelesaikan sengketa ini. “Kita juga tidak ingin proyek alun-alun ini bermasalah. Jadi nanti ada proses melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Penyediaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPS PBJP),” katanya.

Jangan seperti Jembatan Brawijaya.....

Wakil Ketua DPRD Kota Kediri, Katino menegaskasn tidak ingin proyek unggulan Kota Kediri ini berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak selesai tahun ini.

“Intinya dalam RDP (rapat dengar pendapat) ini kita semua berharap agar bisa terselesaikan. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan mendesak agar segera melakukan mediasi-mediasi, sehingga Alun-alun Kota Kediri bisa segera dinikmati masyarakat,” ujar Katino.

Hal senada disampaikan Sudjoko Adi Purnomo dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia tidak berharap proyek alun-alun ini juga bermasalah seperti poyek besar di Kota Kediri sebelumnya. “Kita ingin jangan sampai mangkrak dan meninggalkan masalah. Jangan sampai terjadi seperti Jembatan Brawijaya, Gambiran 2 dan Pengaspalan GOR Jayabaya yang semuanya dulu terdapat masalah. Semoga perselisihan ini bisa diselesaikan secara baik dan tidak berdampak sosial,” tegasnya.