Poin Penting:
- Bali memiliki berbagai aset iklim seperti 45 MWp PLTS, 2.330 hektare mangrove, 1.307 hektare padang lamun, 52.909 hektare sawah organik, dan kawasan hutan lebih dari 131 ribu hektare.
- Pemprov Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon, yakni blue carbon, solar energy, dan agricultural carbon.
- Koster mendorong ekonomi hijau berbasis keberlanjutan, dengan memastikan pengembangan karbon tetap transparan, sesuai regulasi, dan memberi manfaat bagi masyarakat Bali.
Bacaini.ID, BALI – Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster mengatakan Bali saat ini telah memiliki aset iklim yang nyata dan dapat menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi hijau.
Memberi sambutan di acara Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 dengan paparan bertajuk “Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi” di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/9), Wayan Koster mengatakan, pada sektor energi terbarukan, Bali telah memiliki sekitar 45 MWp PLTS terpasang. Kemudian sebanyak 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat, serta 302 unit SPKLU yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Pada sektor blue carbon, Bali memiliki sekitar 2.330 hektare kawasan mangrove, dengan 88 persen berada dalam kategori lebat, serta sekitar 1.307 hektare padang lamun. Potensi ini dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Bali juga memiliki potensi besar dalam karbon pertanian. Sekitar 52.909 hektare sawah telah menerapkan sistem pertanian organik, atau sekitar 82 persen dari total sawah, yang menjadi modal penting dalam pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Pada sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektare kawasan hutan, yang terdiri atas sekitar 96.688 hektare hutan lindung dan 26.396 hektare kawasan konservasi. Aset tersebut jadi bagian penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.
Menurut Gubernur Koster, berbagai aset tersebut bukan sekadar angka atau potensi ekologis, tetapi dapat dikembangkan menjadi aset ekonomi baru yang memberikan manfaat bagi masyarakat Bali. “Sepanjang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola yang baik, dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan,” paparnya.
Gubernur Koster menegaskan, aksi iklim di Bali tidak hanya merupakan respons terhadap perubahan iklim, tetapi menjadi bagian integral dari pembangunan Bali yang berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Dijelaskannya tentang Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menjadi landasan filosofis menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Krama Bali yang sejahtera, bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka tersebut, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan antara Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan Bali.
Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
“Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai bankable, masing-masing Blue Carbon, melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, Solar Energy, melalui pembangunan PLTS skala besar dan Agricultural Carbon, melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp, yang selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp. Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus menciptakan peluang renewable energy certificate dan carbon credit.
Gubernur Koster menegaskan, Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
“Namun harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sehingga memberikan kepastian, menjaga kepentingan masyarakat, serta memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali,” tegasnya.
Juga disampaikan aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Bali menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada prinsip ekonomi hijau, keberlanjutan, dan keseimbangan antara manusia dengan alam “Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang telah membangun fondasi kebijakan dan memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Berbagai potensi seperti mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
“Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” tegasnya. (ek/sa)
