Bacaini.id, KEDIRI – Aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diwarnai kericuhan. Terjadi aksi saling dorong antara masa dengan petugas keamanan karena mereka merasa kecewa setelah pihak pengadilan membatasi jumlah mediator aksi.
Massa yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Kediri (IPK) ini mendesak pihak hakim PN Kabupaten Kediri untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus KDRT yang dialami Sundari, warga Purwoasri, Kabupaten Kediri.
Korlap aksi, Tomi Ariwibowo mengatakan, dalam kasus ini seharusnya JPU menjerat terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.
“Sedangkan pelaku hanya dituntut dengan masa hukuman tujuh bulan penjara. Kami menilai tuntutan JPU tersebut tidak sebanding dengan kekerasan yang dialami oleh korban,” kata Tomi disela unjuk rasa yang digelar hari ini, Kamis, 2 Juni 2022.
Sementara itu, pihak pendamping korban, Indah mengatakan pihaknya meminta hakim untuk kembali mempertimbangkan tuntutan JPU yang terlalu ringan.
“Setidaknya pelaku dituntut dua sampai tiga tahun penjara. Selain KDRT, korban juga sudah ditelantarkan selama tujuh tahun,” ujar Indah.
Kasus KDRT yang dialami korban Sundari kini masuk dalam tahap pledoi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Pekan depan, massa akan melakukan aksi serupa untuk mengawal jalannya sidang putusan.
Untuk diketahui, Sundari menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Agus Arifin, suaminya yang akhirnya ditahan anggota Satreskrim Polres Kediri pada 5 April 2022 lalu. Pelaku dilaporkan atas dua perkara, selain KDRT juga penelantaran anak.
Penulis: AK.Jatmiko
Editor: Novira
