Bacaini.ID, KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kediri periode 2025–2030.
Keputusan ini diambil dalam konferensi cabang yang digelar akhir Desember 2025, yang menegaskan dominasi PDIP di wilayah yang dikenal sebagai “kandang banteng” sejak era Reformasi.
Hanindhito, yang akrab disapa Mas Dhito, menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program pemerintah daerah dengan agenda partai. “Kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja politik PDIP di Kediri benar-benar hadir untuk rakyat, sejalan dengan program pembangunan daerah,” ujarnya usai terpilih.
Selain Mas Dhito, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa juga masuk dalam struktur kepengurusan DPC PDIP. Kehadiran pasangan kepala daerah dalam jajaran partai dinilai memperkuat konsolidasi politik sekaligus memperkokoh basis massa PDIP di tingkat lokal.
Sebelumnya, kursi Ketua DPC PDIP Kabupaten Kediri dijabat oleh Dodi Purwanto, kemudian Murdi Hantoro yang kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Dengan terpilihnya Mas Dhito, PDIP Kediri menegaskan kesinambungan kepemimpinan sekaligus memperkuat legitimasi politik di daerah.
Keuntungan dan tantangan bagi partai
Posisi kepala daerah yang sekaligus memimpin partai memberi keuntungan strategis. Selain memperkuat mesin partai menjelang pemilu, hal ini juga memungkinkan program pemerintah daerah menjadi etalase politik yang meningkatkan citra partai di mata masyarakat.
Dengan struktur baru ini, PDIP Kabupaten Kediri diperkirakan akan semakin solid menghadapi agenda politik lima tahun ke depan, termasuk pemilihan legislatif dan pilkada.
Terpilihnya kepala daerah sebagai ketua partai lokal memberi keuntungan strategis bagi PDIP. Pertama, program pemerintah daerah dapat dijadikan etalase politik yang memperkuat citra partai di mata masyarakat. Kedua, popularitas kepala daerah berpotensi meningkatkan loyalitas pemilih dan memperkuat mesin partai menjelang pemilu. Ketiga, struktur partai yang melibatkan wakil bupati menambah legitimasi dan memperluas jaringan politik hingga ke akar rumput.
Namun, model kepemimpinan ganda ini juga membawa tantangan. Publik akan menyoroti potensi konflik kepentingan antara kebijakan publik dan agenda politik partai.
Oleh karena itu, keseimbangan antara peran sebagai kepala daerah dan ketua partai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis: Hari Tri Wasono
