BACAINI.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mulai menggeser cara pandang pembangunan. Tak lagi ingin sepenuhnya bertumpu pada APBD maupun APBN, Bupati Jember Gus Fawait membuka opsi pembiayaan kreatif sebagai mesin percepatan infrastruktur dan ekonomi rakyat.
Langkah itu ditegaskan dalam pertemuan strategis di Pendopo Wahya Wibawagraha, Jumat (13/2/2026), saat Gus Fawait menerima delegasi Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Forum ini menjadi sinyal bahwa Jember mulai menjajaki skema pendanaan lunak yang selama ini tersedia, namun belum optimal dimanfaatkan daerah.
“Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada APBD dan APBN. Ada instrumen pembiayaan yang sah dan produktif yang bisa dimanfaatkan. Tapi prinsipnya jelas, hanya yang menghasilkan nilai tambah,” tegas Gus Fawait.
Ia membedakan secara terang antara kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif, menurutnya, hanya berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang. Sebaliknya, kredit produktif harus mampu membiayai dirinya sendiri melalui peningkatan pendapatan dan layanan publik.
Salah satu sektor yang dibidik adalah rumah sakit daerah (RSD). Gus Fawait ingin fasilitas kesehatan milik pemerintah itu bertransformasi menjadi pusat rujukan yang mandiri secara finansial.
Data kinerja RSD di Jember menunjukkan lonjakan pendapatan signifikan yakni dari Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar per bulan dengan tingkat keterisian tempat tidur yang tinggi.
“Kalau kita pinjam ke PT SMI untuk membangun rumah sakit, maka rumah sakit itu harus bisa membayar cicilannya sendiri. Itulah esensi kredit produktif,” ujarnya.
Selain kesehatan, sektor pangan juga masuk radar besar pembiayaan produktif. Program Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diproyeksikan memiliki perputaran ekonomi hingga Rp4 triliun per tahun. Angka itu dinilai bukan sekadar statistik, melainkan peluang konkret untuk menggerakkan petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal.
Untuk memperkuat ekosistem tersebut, Pemkab Jember tengah mengajukan revisi Perda agar Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) bertransformasi menjadi BUMD Pangan. Targetnya, BUMD ini menjadi simpul rantai pasok produk pertanian dan peternakan lokal.
Namun, pembiayaan kreatif bukan tanpa risiko. Skema utang daerah tetap mensyaratkan kehati-hatian fiskal dan tata kelola ketat. Gus Fawait menegaskan setiap rencana akan melalui kajian regulatif dan perhitungan matang.
Baginya, creative financing bukan sekadar soal mencari dana tambahan. Ini tentang keberanian mengubah pola lama yang stagnan menjadi model pembangunan yang lebih progresif dan mandiri.
“Sepanjang produktif dan sesuai aturan, kita jalankan. Tujuannya jelas: ekonomi Jember harus tumbuh lebih inklusif dan berkeadilan,” pungkasnya.(meg/ADV)
