Bacaini.ID, JEMBER – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mulai mengubah pola pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah tak lagi hanya berfokus pada penyaluran pembiayaan, tetapi menggabungkannya dengan perluasan akses pasar agar UMKM bisa tumbuh berkelanjutan.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM RI, Riza Damanik, mengatakan perubahan pendekatan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pemberdayaan UMKM tidak lagi dilakukan secara terpisah antarinstansi.
Menurutnya, akses pembiayaan dan akses pasar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
“Memberikan pembiayaan tanpa membuka akses pasar justru bisa menjadi masalah. Pelaku usaha mendapat modal, tetapi tidak bisa menjual produknya sehingga kesulitan mengembalikan pinjaman,” ujarnya saat menghadiri Festival Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Jember pada Selasa (21/7/2026) siang.
Sebaliknya, kata Riza, pelaku UMKM yang memiliki permintaan pasar tinggi tetapi tidak memperoleh akses pembiayaan juga akan kesulitan memenuhi kebutuhan produksi karena keterbatasan modal.
Karena itu, pemerintah memilih membangun ekosistem usaha yang menghubungkan berbagai kebutuhan pelaku UMKM dalam satu layanan terpadu.
“Kami tidak lagi ingin pemberdayaan UMKM berjalan sendiri-sendiri. Pendekatannya sekarang adalah ekosistem, sehingga pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan bisa saling mendukung,” katanya.
Salah satu implementasi strategi tersebut diwujudkan melalui Festival Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro yang tahun ini digelar di 10 provinsi, termasuk Jawa Timur dengan Kabupaten Jember sebagai lokasi pelaksanaan.
Dalam festival itu, pelaku UMKM dapat mengakses berbagai layanan pemerintah di satu tempat, mulai dari konsultasi legalitas usaha, akses pembiayaan, pendampingan kewirausahaan, hingga informasi pengembangan pasar.
Menurut Riza, model pelayanan terpadu seperti itu diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan usaha mikro sekaligus meningkatkan produktivitas pelaku UMKM.
“Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha tidak hanya memperoleh modal, tetapi juga memiliki peluang memperluas pasar sehingga usahanya benar-benar berkembang,” ujarnya.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyatakan pemerintah daerah siap mendukung konsep tersebut melalui penguatan program pemberdayaan UMKM di tingkat lokal.
Ia mengatakan Pemkab Jember akan memperkuat pendampingan usaha, mulai dari penyediaan sarana produksi, pelatihan keterampilan, hingga membuka akses pembiayaan melalui lembaga keuangan.
Menurutnya, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi utama pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
“Kami ingin pelaku UMKM di Jember tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar naik kelas. Karena itu, pemerintah akan terus mendampingi mereka, mulai dari pelatihan, bantuan peralatan, akses permodalan, sampai memperluas jaringan pemasaran,” kata Bupati Fawait.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat sehingga UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. (meg/ADV)
