Bacaini.ID, KEDIRI – Pagi belum sepenuhnya terang ketika Umamy, tenaga administrasi di salah satu Puskesmas Kota Kediri memulai aktivitasnya. Ia adalah istri yang harus memastikan anaknya sudah bangun, menyiapkan sarapan, menghitung uang belanja, dan memastikan biaya sekolah masih tersedia hingga akhir bulan.
Di tempat kerjanya, statusnya kini telah berubah. Setelah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer, namanya akhirnya tercatat sebagai Aparatur Sipil Negara. Sebuah status yang selama bertahun-tahun mungkin hanya menjadi harapan.
Keluarga bangga. Tetangga memberi selamat. Foto penerimaan SK mungkin tersimpan rapi di telepon genggam. Akhirnya, ia menjadi ASN.
Namun, ketika hari kerja selesai dan perjalanan pulang dimulai, ada kenyataan lain yang kembali menunggu di rumah. Tagihan listrik, beras yang mulai menipis, uang sekolah anak, dan berbagai cicilan di awal bulan.
Di sinilah cerita tentang PPPK paruh waktu menjadi lebih dari sekadar administrasi kepegawaian.
ASN di Kantor, Pejuang Ekonomi di Rumah
Bagi banyak orang, menjadi ASN identik dengan satu kata, yakni kepastian. Ada pekerjaan tetap. Ada penghasilan. Ada masa depan yang lebih terukur. Karena itu, ketika seorang tenaga honorer akhirnya menerima SK PPPK, masyarakat lazim menganggap perjuangannya telah selesai.
Padahal, bagi sebagian PPPK paruh waktu, SK justru menjadi awal dari pertanyaan baru. Apakah perubahan status selalu berarti perubahan kehidupan?
Pertanyaan itu penting karena status administratif dan kondisi ekonomi tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa datang ke kantor dengan identitas ASN, menjalankan tugas pelayanan publik, mengajar anak-anak, merawat pasien, atau mengurus pekerjaan administrasi pemerintahan.
Tetapi ketika pulang ke rumah, ia tetap menjadi orang yang harus menghitung pengeluaran dengan sangat hati-hati. Di kantor, namanya tercatat sebagai bagian dari aparatur negara. Di rumah, ia masih bisa berada dalam posisi yang sama seperti ketika menjadi honorer; menghitung harga beras, menunda membeli kebutuhan, atau mencari pekerjaan tambahan.
Kontras inilah yang selama ini jarang terlihat dalam perdebatan mengenai PPPK. Publik lebih sering disuguhi angka formasi, jumlah pengangkatan, penataan tenaga honorer, dan regulasi.
Seragam Baru, Perhitungan Lama
Persoalan inilah yang membuat kehidupan PPPK paruh waktu memiliki sisi kemanusiaan yang lebih kompleks. Status boleh berubah, tapi kalkulator di meja makan tetap bekerja seperti biasa.
Seorang ibu mungkin masih menghitung uang sebelum memasukkan bahan makanan ke keranjang belanja. Seorang ayah mungkin masih mempertimbangkan apakah anaknya bisa mengikuti kegiatan tambahan di sekolah.
Ada yang mungkin tetap mengambil pekerjaan sampingan setelah jam kerja. Bukan karena ingin hidup lebih mewah, tapi karena penghasilan utama belum tentu cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan keluarga.
Di titik ini, istilah PPPK paruh waktu tidak lagi terdengar sebagai istilah birokrasi. Di baliknya ada manusia, ada keluarga, ada anak-anak yang mungkin tidak memahami perbedaan antara ASN penuh waktu dan ASN paruh waktu.
Karena itu, menjadi relevan ketika ribuan PPPK dan PPPK paruh waktu mulai menyuarakan tuntutan perubahan status dan kepastian karier. Aksi yang direncanakan berlangsung pada 7 September 2026 dengan tuntutan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu memperlihatkan bahwa persoalan ini belum selesai.(htw/edt)
