Bacaini.ID, JEMBER- Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat layanan dasar masyarakat dengan mendorong kolaborasi antara TP PKK, kader Posyandu, dan Bunda PAUD hingga tingkat desa dan kelurahan. Penguatan itu dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (12/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para penggerak perempuan dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Selain menyamakan persepsi terkait kebijakan pelayanan dasar, forum itu juga menjadi ruang memperkuat sinergi antarorganisasi masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam kegiatan itu, implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu fokus utama. Program tersebut mengintegrasikan layanan dasar di desa dan kelurahan, mulai sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, hingga ketenteraman dan ketertiban umum.
Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ghyta Eka Puspita, mengatakan para kader PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung perubahan sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, para penggerak di tingkat bawah bukan sekadar menjalankan program organisasi, melainkan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing.
“Transformasi Posyandu menuju pelayanan enam bidang SPM jangan dipandang sebagai beban tambahan, tetapi sebagai upaya memperluas manfaat layanan agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya dirancang secara administratif, tetapi harus dibarengi keterlibatan langsung di lapangan. Karena itu, para kader diminta aktif memetakan persoalan dan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.
Dalam arahannya, Ghyta juga menegaskan pentingnya peran tiga elemen tersebut dalam membentuk generasi muda Jember yang sehat dan berdaya saing.
TP PKK disebut berfungsi menguatkan ketahanan keluarga, Posyandu menjaga kesehatan masyarakat sejak dini, sementara Bunda PAUD berperan dalam memastikan anak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang optimal pada masa awal pertumbuhan.
Pemkab Jember sendiri turut mendorong program satu tahun wajib belajar prasekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah.
Selain itu, kader Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah. Tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga persoalan lingkungan dan sosial, seperti kebutuhan air bersih, pengelolaan sampah, hingga pendataan rumah tidak layak huni.
Melalui rakor dan bimtek tersebut, pemerintah berharap kolaborasi antara perangkat daerah dan penggerak masyarakat desa semakin solid sehingga pelayanan dasar bisa lebih cepat menjangkau warga.(meg/ADV)
