Bacaini.id, KEDIRI – Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk membuka investasi seluas-luasnya dikeluhkan investor. Mereka terhalang regulasi pemerintah yang justru menyulitkan proses investasi, salah satunya di bidang perumahan.
Investasi di bidang perumahan ini diatur dalam Perwali nomor 73 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peraturan tersebut merevisi Perwali nomor 31 Tahun 2020 tentang obyek yang sama.
“Ada beberapa pasal dalam Perwali baru yang justru menyulitkan investor. Salah satunya tentang tata cara penyediaan lahan atau pembayaran kompensasi untuk penyediaan tempat makam,” kata Krishery, seorang pengembang perumahan atau developer di Kota Kediri kepada Bacaini.id, Senin, 7 Agustus 2023.
Peraturan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman menyediakan tempat pemakaman seluas dua persen dari luas tanah yang akan dibangun. Lokasinya berada di area permukiman yang akan dibangun.
Jika tidak ada sisa lahan untuk pemakaman di lokasi permukiman, developer bisa menyediakan tempat lain sebagai pengganti. Atau bisa juga membayar dana kompensasi kepada pemerintah senilai dua persen dari lahan yang dibangun permukiman. Penghitungan harga dua persen ini dilakukan tim penilai independen yang ditunjuk.
Krishery mengatakan persoalan mulai muncul ketika Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerbitkan Perwali nomor 73 tahun 2021 yang merevisi perwali nomor 31 tahun 2020. Ketentuan nilai kompensasi diganti menjadi tiga kali nilai jual obyek pajak (NJOP). “Atas dasar apa perhitungan tiga kali NJOP itu. Sangat tidak masuk akal,” kecam Krishery.
Celakanya, aturan itu juga berlaku surut. Perwali nomor 73 tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2021 mengikat pada obyek permukiman yang telah dibangun bertahun-tahun sebelumnya. Akibatnya banyak developer yang merasa dirugikan atas pemberlakuan Perwali yang mundur itu.
REI Surati Pemkot
Organisasi developer Real Estate Indonesia (REI) angkat bicara terkait polemik Perwali tersebut. Ketua REI Kediri Priyono bahkan sudah berkirim surat kepada Pemkot Kediri atas terbitnya peraturan tersebut.
“Peraturan itu sangat tidak masuk akal. Kami sudah merespon dengan berkirim surat kepada Wali Kota Kediri untuk dilakukan revisi,” kata Priyono.
Penerapan kompensasi tiga kali NJOP, menurut Priyono, sangat tidak mungkin diberlakukan kepada developer lama. Sebab harga tanah saat dibeli oleh developer puluhan tahun silam sudah tidak relevan dengan pemberlakuan Perwali tahun 2021.
“Bayangkan, dulu developer beli tanahnya Rp50.000 per meter. Dengan tiga kali NJOP, kompensasi yang harus dibayar sekarang bisa jutaan rupiah. Akhirnya tunggakan pembayaran developer atas kompensasi itu mencapai milyaran,” kata Priyono.
Karena tak mampu memenuhi persyaratan tersebut, banyak developer di Kota Kediri yang tidak bisa menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial mereka kepada pemerintah daerah. Sebab penyerahan tersebut harus dibarengi pembayaran kompensasi pemakaman.
Komplain atas pemberlakuan Perwali Nomor 73 Tahun 2021 juga datang dari Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), dan Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (APPERNAS JAYA).
Mereka bahkan telah berkirim surat kepada Wali Kota Kediri pada 8 Mei 2023 lalu untuk meminta revisi Perwali tersebut. “Kami sudah sempat bertemu dengan Plt. Kepala Dinas Perkim yang berjanji meneruskan persoalan ini kepada Wali Kota,” tambah Priyono.
Menurutnya, persoalan seperti ini hanya terjadi di Kota Kediri. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kediri justru menerbitkan aturan yang mendukung investasi.
Penulis: Hari TW
