Bacaini.id, TULUNGAGUNG – Kenaikan harga BBM bersubsidi mendapatkan reaksi keras dari ratusan mahasiswa yang menggelar aksi demo di depan gedung DPRD Tulungagung, Rabu, 7 September 2022. Sampai-sampai mereka sempat dipukul mundur oleh kepolisian karena memaksa masuk gedung dewan.
Sekitar pukul 11.00 WIB, gelombang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tulungagung sudah memadati depan gedung DPRD. Mereka melakukan orasi dan menampilkan teaterikal terkait dampak harga BBM naik yang membuat masyarakat sengsara. Sejumlah mahasiswa juga membakar ban bekas di jalan raya.
Aksi demo memanas karena mahasiswa yang mencoba masuk gedung DPRD dihalangi petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Pada akhirnya petugas menambah kuota mahasiswa yang diizinkan masuk gedung untuk melakukan audiensi.
Berjalan sekitar satu setengah jam, akhirnya perwakilan mahasiswa keluar. Hasilnya, DPRD Tulungagung menyepakati tuntutan mahasiswa terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubdisi. Selain itu, juga berjanji akan mengirimkan tuntutan mahasiswa ke DPRD Jawa Timur dan DPR RI.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tulungagung, Abdurrohman Assyidiqi Firdeva mengatakan, setidaknya ada empat poin tuntutan yang dilayangkan. Mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan menimbulkan efek domino terhadap ekonomi masyarakat.
Mereka juga menuntut pemerintah melakukan evaluasi kinerja badan pengaturan hilir minyak dan gas bumi dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Kami juga menuntut pemerintah agar transparan terhadap kuota BBM bersubdisi yang disalurkan kepada masyarakat dan menuntut pemerintah segera merumuskan roadmap transisi energi fosil ke energi baru yang ramah lingkungan,” kata Abdurrohman usai audiensi, Rabu, 7 September 2022.
Mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung itu menjelaskan, selain telah mendapat dukungan dan janji pimpinan DPRD, kedua pihak telah sepakat menyampaikan tuntutan mahasiswa dalam waktu maksimal 30×24 jam atau satu bulan.
“Apabila dalam jangka waktu tersebut, DPRD Tulungagung tidak bisa menepati janji, kami akan lakukan demo lagi dengan massa yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Lebih lanjut, mahasiswa yang akrab dipanggil Deva itu menjelaskan aksi dorong yang mereka lakukan terjadi saat melakukan nego terkait kuota perwakilan audiensi tidak ada kemufakatan.
“Kami minta 50 perwakilan, tapi SOP Polres Tulungagung hanya membatasi 20 mahasiswa saja,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono menjelaskan bahwa tugas pokok dan fungsi DPRD Tulungagung itu adalah melakukan kontrol, budgeting dan legislasi. Pihaknya menerima dan akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada DPRD Jatim dan DPR RI.
“Namun untuk jawabanya, tentu kami harus dan akan menunggu jawaban dari DPRD Jatim dan DPR RI,” ujar Marsono.
Lebih lanjut dijelaskannya, adanya kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah pasti sudah memiliki pertimbangan. Sehingga secara kelembagaan, pihak DPRD Tulungagung bisa memaklumi.
“Tapi ketika terjadi dinamika dan muncul aspirasi dari masyarakat tentu kami akan sampaikan dengan regulasi yang sudah ada,” pungkasnya.
Penulis: Setiawan
Editor: Novira
