Bacaini.ID, KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tahun 2026. Acara berlangsung di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Kamis (07/05/2026). Melalui TPAKD, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong literasi keuangan dan digitalisasi layanan keuangan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Peran TPAKD hari ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mbak Wali menjelaskan berdasar data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025 menunjukkan, tingkat literasi keuangan nasional masih berada di angka 66,46 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi yang sudah mencapai 80,51 persen. Artinya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat dan risikonya. Inilah yang kemudian membuka celah terjadinya pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi. “Karena itu, rakor hari ini menjadi sangat penting. Saya berharap, forum ini mampu menghasilkan program kerja yang tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pemanfaatannya. Lebih tepat sasaran, punya target jelas, dan bisa kita evaluasi secara berkala,” jelasnya.
Wali kota termuda ini mengungkapkan saat ini tidak lagi cukup hanya fokus pada perluasan titik layanan atau sekadar pembukaan rekening. Harus melangkah lebih jauh serta memastikan bahwa layanan tersebut digunakan secara aktif, produktif, dan aman. Termasuk di dalamnya adalah penguatan literasi keuangan, serta keberpihakan yang lebih konkret kepada kelompok sasaran prioritas seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda. Untuk Tahun 2026, target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Kediri berada di angka 7,58. Terdapat beberapa prioritas program kerja yang perlu dikawal bersama.
Pertama, peningkatan jumlah rekening melalui program Kejar. Edukasi sejak dini menjadi kunci. Harus ditanamkan kesadaran kepada anak-anak sejak bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Bahwa memiliki rekening adalah bagian dari kebiasaan keuangan yang sehat. Kedua, peningkatan jumlah pinjaman UMKM melalui program seperti Kumapan maupun skema pembiayaan lain dengan bunga rendah. Namun, ini tidak hanya soal akses pembiayaan, UMKM juga harus didorong untuk naik kelas melalui transaksi digital, pencatatan keuangan yang lebih tertib, dan pemanfaatan ekosistem keuangan digital. Ketiga, yang sangat krusial, yaitu peningkatan literasi keuangan. Edukasi harus lebih masif, lebih terarah, dan lebih kontekstual. Terutama, bagi kelompok sasaran prioritas seperti pelaku UMKM, pekerja sektor informal, perempuan, dan pemuda. “Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” paparnya.
Terakhir, Mbak Wali menegaskan agar semua pihak memperkuat sinergi. Bergerak dalam satu irama. Memperkuat pendekatan edukatif yang humanis dan mudah dipahami. Literasi keuangan tidak boleh terasa rumit. Ia harus hadir dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Kita pastikan program kita berbasis data dan tepat sasaran serta bisa dievaluasi secara berkala. Ada pengukuran dampak yang jelas, sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan. Saya mengajak Bapak Ibu seluruh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Kediri, mari kita berkomitmen dan bersinergi dalam melaksanakan program kerja TPAKD Tahun 2026 sesuai timeline dengan baik,” tegasnya.(ADV)
