Bacaini.ID, BOGOR – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan keras dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo memperingatkan para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai menyalahgunakan kewenangan atau tidak bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara.
“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab, jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan,” tegas Prabowo di hadapan ribuan peserta Rakornas.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam forum tahunan yang dihadiri jajaran pemerintah pusat, kepala daerah, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan, hingga lembaga intelijen.
Konsolidasi Besar-Besaran Aset Negara Lewat BPI Danantara
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintahannya telah melakukan konsolidasi aset negara secara besar-besaran melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, sebuah sovereign wealth fund yang mengelola kekayaan negara secara terpusat.
Menurut Prabowo, langkah ini merupakan jawaban atas sistem lama di mana aset negara tersebar dalam 1.040 perusahaan BUMN, sebuah kondisi yang disebutnya “akal-akalan” dan tidak masuk akal secara manajerial.
“Tadinya terpecah-pecah dalam 1.040 perusahaan. Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan,” ujarnya.
Melalui Danantara, pemerintah mengklaim telah menghimpun aset negara dengan nilai mencapai US$ 1 triliun atau tepatnya US$ 1.040 miliar asset under management.
Tidak Ada Toleransi bagi Penyalahgunaan Wewenang
Prabowo menyampaikan bahwa era toleransi terhadap pengelolaan BUMN yang tidak transparan telah berakhir. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan akan menghadapi proses hukum tanpa kompromi.
“Kalau ada yang akal-akalan, disikat. Siap-siap dipanggil Kejaksaan Agung,” tegasnya.
Peringatan ini sekaligus menjawab pihak-pihak yang meremehkan ketegasan pemerintah dalam menindak penyalahgunaan aset BUMN.
“Kan mereka ngejek, ‘Prabowo cuma bisa ngomong di podium’. Oh ya? Tunggu saja panggilan. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” kata Prabowo.
Reformasi BUMN: Mencegah Kebocoran dan Memperkuat Pengawasan
Pembentukan BPI Danantara disebut Prabowo sebagai upaya memperbaiki tata kelola aset negara yang sebelumnya dinilai berpotensi bocor karena tersebar dalam ratusan hingga ribuan entitas BUMN.
Melalui pengelolaan terpusat, pemerintah berharap mampu:
- meningkatkan transparansi,
- memperkuat pengawasan,
- menghindari inefisiensi,
- serta menciptakan manajemen aset yang lebih akuntabel.
Pemerintah juga menegaskan bahwa dana sovereign wealth fund ini akan menjadi alat strategis dalam penguatan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pidato Prabowo ini tidak hanya menjadi pesan bagi pimpinan BUMN masa lalu, tetapi juga sinyal kuat bagi pejabat dan manajer BUMN saat ini bahwa pengawasan dan penegakan hukum akan berjalan jauh lebih ketat di bawah pemerintahannya.
Penulis: Hari Tri Wasono
