Bacaini.ID, REMBANG – Bupati Rembang, Harno memutuskan tidak memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada aparatur sipil negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekuatan APBD yang telah tersedot untuk pembayaran tunjangan sebelumnya.
Menurut Harno, APBD Kabupaten Rembang sudah dialokasikan untuk menyelesaikan pembayaran tunjangan guru sebesar Rp 15 milyar, tunjangan tenaga kesehatan, hingga pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“APBD tidak mampu. Karena TPP tidak wajib secara keuangan, maka itu dikurangi,” kata Harno kepada media.
Kebijakan itu berlaku sejak 30 September 2025 melalui peraturan bupati, yang akan diterapkan kepada 9 golongan pegawai negeri sipil, salah satunya PPPK.
Hal itu memantik pertanyaan tentang besaran TPP yang diterima para ASN di lingkungan pemerintah daerah.
Besaran TPP di Pemkot Kediri
Diketahui pemberian TPP disesuaikan dengan kondite masing-masing pegawai yang dipengaruhi oleh kehadiran di tempat kerja, ketaatan penyampaian LHKPN, hingga sertifikasi. Di Kota Kediri, pemberian TPP bagi ASN diatur melalui Peraturan Wali Kota. Penelusuran Bacaini.ID menemukan Perwali tentang pemberian TPP paling mutakhir dikeluarkan oleh Abdullah Abu Bakar dalam Perwali Nomor 19 Tahun 2023.
Perwali itu mengatur nilai atau besaran TPP yang diberikan kepada pemegang jabatan struktural maupun fungsional, serta pelaksana pada perangkat daerah. Nilainya cukup fantastis.
Jabatan Sekretaris Daerah tercatat menerima TPP senilai Rp 50.000.000 per bulan, yang terdiri dari Beban Kerja sebesar Rp 18.000.000 dan Kondisi Kerja senilai Rp 32.000.000.
Jabatan Asisten Wali Kota mendapat TPP senilai Rp 25.000.000, Inspektur senilai Rp 21.500.000, kepala dinas sebesar Rp 20.000.000, dan Kabag serta Camat sebesar Rp 10.000.000 per bulan.
Sedangkan penerima TPP paling rendah adalah pelaksana atau staf di RSUD Gambiran, RSUD Kilisuci, Puskesmas, dan Labkesda sebesar Rp 2.450.000.
Penulis: Hari Tri Wasono
