Bacaini.ID, BLITAR – Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih Rijanto-Beky Herdihansah di Jakarta jadi pergunjingan lantaran membawa rombongan pejabat.
Adanya rombongan yang dibiayai APBD 2025 itu dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta seluruh daerah untuk menghemat anggaran.
“Bukankah ini jauh dari arahan Presiden Prabowo agar daerah melakukan penghematan anggaran,” ujar sumber di lingkungan Pemkab Blitar kepada Bacaini.ID Selasa (18/2/2025).
Informasi yang dihimpun, sedikitnya ada 11 pejabat Pemkab Blitar termasuk keluarga Bupati dan Wakil Bupati yang akan hadir di acara pelantikan 20 Februari 2025.
Mereka yang ikut rombongan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar di Jakarta itu di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) beserta istri.
Kemudian Kepala BPKAD, Kepala Bakesbangpol, Kepala Dinas Kominfo, Kabag Tata Pemerintahan beserta staf, Kabag Prokopim beserta staf, Kabag Umum beserta ajudan dan sekpri.
Kemudian juga Camat Wates, Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta perwakilan keluarga Bupati dan Wakil Bupati.
Informasinya, mereka ada yang sudah berangkat sejak Senin 17 Februari 2025, dan berada di Jakarta hingga selesai acara pelantikan.
Belum diketahui pasti akomodasi yang dipakai perjalanan pulang pergi ke Jakarta, apakah bus umum, kereta api atau pesawat terbang.
Yang hampir bisa dipastikan, seluruh pembiayaan rombongan pejabat itu, termasuk selama tinggal di Jakarta, ditanggung oleh APBD atau uang rakyat.
“Apakah ini masuk dalam biaya perjalanan dinas? Dalam konteks penghematan anggaran, tentunya ini masuk yang perlu diefisiensi,” katanya.
Yang paling jadi sorotan dalam polemik ini adalah adanya nama Camat Wates di dalam rombongan pejabat yang hadir dalam pelantikan.
Banyak pihak menilai camat tidak memiliki korelasi dengan pelantikan kepala daerah. Pada sisi lain, selama di Jakarta yang bersangkutan meninggalkan tugas pelayanannya.
Dikonfirmasi terpisah terkait polemik rombongan pejabat, Kabag Umum Pemkab Blitar Wahyudiono tidak membantah, namun memberi pelurusan.
Para pejabat yang ikut hadir dalam pelantikan bupati dan wakil bupati, kata dia adalah mereka yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Ia mencontohkan bagian Prokopim, yang hadir adalah bagian keprotokolan. Kemudian bagian umum, yang terlibat adalah terkait kelengkapan pelantikan, perlengkapan dan akomodasi.
Wahyudiono juga menginformasikan, pasca pelantikan itu kepala daerah langsung meluncur ke Akmil Magelang untuk mengikuti orientasi yang dimulai 21 Februari 2025.
“Hanya pejabat terkait tupoksinya mas. Selain pejabat yang tidak mempunyai tugas ya tidak berangkat,” ujarnya.
Wahyudiono juga menjelaskan, dalam rangka pelantikan bupati dan wakil bupati, pemkab Blitar sebelumnya menggelar rapat sebanyak tiga kali.
Pada rapat awal diakuinya sempat muncul nama-nama OPD seperti yang beredar. Namun pada rapat final atau yang ketiga, nama-nama OPD telah mengerucut.
Hingga Selasa sore (18/2/2025), kata dia OPD yang berangkat di pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar adalah Kominfo, Tapem, Prokopim, Bagian Umum dan PIC (Person in Charge).
“Sampek sore ini mas, Kominfo, Tapem, Prokopim, Umum dan PIC,” terangnya.
Wahyudiono tidak membantah Camat Wates Agus Zaenal ikut menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Blitar. Namun posisinya, kata dia sebagai PIC.
Menurut dia, Mendagri telah memerintahkan menunjuk satu PIC dan atas perintah Sekda, Camat Wates Agus Zaenal ditunjuk sebagai PIC.
“Atas perintah Pak Sekda, Pak Agus (Camat Wates) ditunjuk selaku PIC,” pungkasnya.
Penulis: Solichan Arif
